DPR Minta Polri Transparan Usut Tiga Kasus Korupsi Besar dan Jaga Netralitas
By Admin
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman/ Dok. DPR RI
nusakini.com, Jakarta — Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian dalam membongkar tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi skala besar yang saat ini sedang disidik. Kendati demikian, kalangan parlemen mengingatkan agar proses hukum tersebut berjalan murni demi penyelamatan aset negara tanpa ditunggangi kepentingan lain.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya harus terbebas dari motif politik ataupun sentimen personal. Pernyataan tertulis tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat (10/7/2026).
"Kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik," ujar Benny.
Saat ini, pihak kepolisian diketahui tengah melakukan investigasi bersama atas tiga klaster perkara. Kasus-kasus tersebut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik (blackout) di wilayah Sumatra, dugaan penyimpangan di ASABRI, serta penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha BUMN Krakatau Steel, yakni PT KNI.
Dalam proses pengembangannya, penyidik telah menggeledah 12 lokasi strategis di wilayah Jakarta Selatan, Sentul, hingga Bogor. Dari operasi tersebut, aparat menyita barang bukti berupa mata uang asing, uang tunai Rupiah senilai miliaran, serta puluhan kilogram emas. Perkara ini disidik menggunakan pasal berlapis terkait dugaan korupsi, penyuapan, gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Di sisi lain, dinamika penyidikan ini memunculkan perhatian publik seiring mencuatnya kabar pengamanan ketat di kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh personel TNI. Terkait hal tersebut, Benny meminta kepolisian, Kejaksaan Agung, maupun TNI segera memberikan klarifikasi resmi guna mencegah meluasnya spekulasi liar di masyarakat mengenai adanya rivalitas antar-institusi.
Benny juga menambahkan bahwa pengusutan perkara ini sejalan dengan atensi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penegakan hukum yang berkeadilan. Jika terdapat indikasi gesekan antar-lembaga dalam prosesnya, ia mendorong Kepala Negara untuk mengambil langkah tegas agar agenda pemberantasan korupsi tidak terhambat. (*)