Evaluasi Tata Kelola Pertanahan Menghadapi Badai Dugaan Korupsi
By Admin
Kementerian ATR/BPN
nusakini.com, Praktik penyalahgunaan kewenangan dalam sektor pertanahan kembali menjadi pusaran perdebatan publik dalam beberapa waktu terakhir. Munculnya dugaan transaksional terkait pengurusan hak guna bangunan seakan kembali memotret rapuhnya benteng pengawasan pada kementerian.
Peringatan tajam dari mantan pimpinan otoritas pemberantasan korupsi, Abraham Samad, membuka urgensi diskusi mengenai pentingnya pertanggungjawaban struktural seorang pejabat. Samad menitikberatkan pada keharusan memetakan pola komunikasi tatkala sebuah kasus perizinan sukses menjerat pejabat eselon tingkat satu.
Secara teoritis, argumen penelusuran ini memiliki pondasi logis mengingat rentang kendali seorang pimpinan tertinggi mencakup seluruh instrumen strategis institusi. "Ada kategori high profile yang terlibat," kata Samad menegaskan eskalasi dari perkara yang tengah disoroti tersebut.
Kejahatan korporasi bernuansa birokrasi amat jarang terjadi secara sporadis tanpa adanya setidaknya pembiaran dari pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, rasionalisasi ketidaktahuan pucuk pimpinan atas transaksi mencurigakan berskala besar lumrah memicu pesimisme dari banyak kalangan.
Lebih dari sekadar mengejar pembuktian pidana, dinamika isu ini menyoroti vitalnya kepatuhan mutlak terhadap pedoman mitigasi korupsi. Samad mengindikasikan bahwa embrio masalah ini bermula dari rendahnya tingkat adopsi terhadap rekomendasi perbaikan sistem oleh pengelola kementerian.
"Tapi mungkin birokrasi di ATR bandel tak mau menjalankannya," ujar Samad menganalisis keengganan politik yang mengakar di dalam birokrasi. Mengabaikan mayoritas saran restrukturisasi sistem secara harfiah membuka jalan tol bagi terciptanya manipulasi administrasi secara sistematis.
Fakta tersebut membuktikan bahwa pendekatan penindakan hukum tidak akan membawa dampak jangka panjang apabila sistem pencegahan tidak dibenahi total. Langkah mitigasi kejahatan idealnya diintegrasikan secara kaku ke dalam prosedur standar kementerian demi menekan celah permainan oknum.
Pernyataan kesiapan pimpinan lembaga untuk kooperatif pada penyidik memang patut diakui sebagai langkah komunikasi krisis yang mumpuni. Namun, penyembuhan luka birokrasi ini tentu membutuhkan transparansi dokumen yang melampaui batas dukungan lisan belaka.
Agenda reformasi agraria yang didambakan rakyat prasejahtera hanya bisa tercapai apabila institusi pelaksananya bersih dari intervensi modal pemodal. Momentum ini harus dimanfaatkan penuh oleh eksekutif untuk meninjau kembali efektivitas mekanisme deteksi dini di lembaga manajemen aset negara. (*)