Imbas Karhutla Berulang dan Dugaan Pelanggaran Lahan, Izin Konsesi PT RAPP Resmi Dicabut Pemerintah

By Admin


Ilustrasi Karhutla

nusakini.com, Kementerian Kehutanan secara resmi mencabut izin konsesi milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 yang terbit pada Kamis, 19 November 2026. Kebijakan strategis tersebut diambil pemerintah menyusul ditemukannya indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, aktivitas tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Merespons keputusan pemerintah pada Jumat, 20 November 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menilai langkah tegas kementerian sejalan dengan temuan pemantauan lapangan mereka selama ini. Analisis organisasi lingkungan tersebut mencatat bahwa areal kerja PT RAPP terindikasi mengalami karhutla berulang pada tahun 2015, 2016, 2017, 2020, hingga tahun 2026 di estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Selain persoalan karhutla, WALHI Riau juga menyoroti dugaan absennya upaya pemulihan ekosistem pascakebakaran di estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di lokasi prioritas restorasi tersebut, perusahaan diduga justru menanam komoditas produksi berupa eukaliptus alih-alih memulihkan fungsi ekologis lahan.

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, menekankan bahwa pencabutan izin ini harus diiringi dengan pemulihan lingkungan hidup sekaligus pemulihan ruang hidup masyarakat yang terdampak konflik agraria. Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif, melainkan juga menuntut pertanggungjawaban mutlak korporasi atas kerusakan ekologis yang terjadi.

"Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan, baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh," ujar Eko dalam keterangan resminya pada Jumat, 20 November 2026.

Ia juga mendorong keterlibatan langsung para petani, buruh, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun skema pemulihan yang partisipatif serta berkeadilan. Langkah inklusif dinilai krusial agar proses transisi lahan pascapencabutan izin tidak memicu ketimpangan baru di tingkat tapak.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah agar tidak mengalihkan konsesi bekas PT RAPP kepada korporasi lain maupun badan usaha milik negara. Ia menyinggung preseden pencabutan 28 izin pada awal tahun yang kemudian dialihkan pengelolaannya kepada perusahaan negara.

"Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu," tegas Jasmi.

Sementara itu, Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi, menyoroti nasib masyarakat di Desa Dayun, Kabupaten Siak, yang selama ini berkonflik dengan konsesi estate Dayun milik PT RAPP. Ia mendesak negara segera mengembalikan ribuan hektare lahan perkebunan milik warga setempat yang terdampak penerbitan izin di masa lalu.

"Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA," kata Besta merujuk pada program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria.

Ke depan, WALHI Riau mendesak pemerintah untuk melanjutkan evaluasi menyeluruh terhadap sedikitnya 38 konsesi korporasi lain yang areal kerjanya terindikasi mengalami karhutla sepanjang tahun ini. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu mengakhiri krisis ekologis sekaligus memulihkan kedaulatan ruang hidup masyarakat di Provinsi Riau. (*)