Indonesia Diklaim Peringkat Kedua Ketahanan Energi Dunia, Pemerintah Dorong Produksi dan Kurangi Impor

By Admin

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
nusakini.com, Bogor — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia dinilai memiliki ketahanan energi terbaik kedua di dunia berdasarkan laporan lembaga internasional. Pernyataan itu disampaikan dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Bogor, Rabu (29 April 2026).

Menurut Bahlil, penilaian tersebut merujuk pada laporan Eye on the Market dari JP Morgan Asset Management yang menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar di dunia. Dalam laporan tersebut, Indonesia berada di posisi kedua, di bawah Afrika Selatan dan di atas Tiongkok.

Ia menjelaskan, ketahanan energi Indonesia ditopang oleh produksi minyak dan gas bumi domestik, cadangan batu bara yang masih mencukupi kebutuhan nasional, serta potensi energi baru dan terbarukan yang tersebar di berbagai wilayah.

“Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang memengaruhi pasokan energi, Indonesia dinilai memiliki daya tahan yang baik,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga memaparkan capaian lifting minyak nasional yang pada 2025 mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 605 ribu barel per hari (bph). Untuk 2026, target dinaikkan menjadi 610 ribu bph.

Pemerintah, lanjutnya, mendorong peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi, reaktivasi sumur yang tidak aktif, serta eksplorasi di wilayah Indonesia timur.

Salah satu hasil eksplorasi terbaru adalah temuan potensi gas di sumur Geliga-1 di Blok Ganal, Kalimantan Timur, yang diperkirakan mencapai sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) dan 300 juta barel kondensat. Berdasarkan rencana, produksi dari temuan tersebut diperkirakan mulai berjalan pada 2028 hingga 2029.

Selain itu, pemerintah menargetkan pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui implementasi biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini, menurut Bahlil, diharapkan dapat menekan kebutuhan impor solar.

Pemerintah juga tengah mengkaji alternatif pengganti LPG, termasuk Dimetil Eter (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG), sebagai bagian dari strategi kemandirian energi nasional. (*)