Indonesia Dorong Pasar Kredit Keanekaragaman Hayati yang Berkeadilan di Forum Iklim London
By Admin
Dok. KLH/ BPLH
nusakini.com, — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pasar kredit keanekaragaman hayati yang berintegritas dan berpihak pada masyarakat lokal dalam forum internasional Making Nature Credits Market Work in Asia and the Pacific di London, Inggris.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, yang memimpin Delegasi Republik Indonesia, Selasa, 23 Juni 2026, memaparkan arah kebijakan nasional terkait instrumen ekonomi lingkungan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas.
Dalam forum tersebut, Jumhur menyatakan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal harus memperoleh manfaat yang proporsional dari skema kredit keanekaragaman hayati karena mereka berperan langsung dalam menjaga ekosistem.
Menurutnya, pengembangan pasar berbasis keanekaragaman hayati tidak boleh hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga memastikan adanya distribusi manfaat yang adil bagi para pelaku konservasi di tingkat lapangan.
Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan dari pimpinan International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), yakni Dame Amelia Fawcett dan Sylvie Goulard.
Saat ini, KLH/BPLH sedang menyusun skema multi-kredit yang tidak hanya menilai tutupan vegetasi, tetapi juga memasukkan nilai ekonomi dari perlindungan spesies endemik serta keberhasilan menjaga habitat satwa langka.
Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga mengusulkan pembentukan Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits sebagai forum regional untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat kapasitas teknis, serta memperjuangkan kepentingan negara-negara Asia-Pasifik dalam pasar kredit keanekaragaman hayati global.
Dame Amelia Fawcett menyebut langkah yang sedang ditempuh Indonesia berpotensi menjadi rujukan bagi negara lain dalam membangun pasar alam yang kredibel dan inklusif.
Pemerintah berharap instrumen ekonomi lingkungan tersebut dapat memperkuat pendanaan konservasi sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat yang menjaga sumber daya alam.