Israel Resmi Gabung Board of Peace Bentukan Trump, Netanyahu Teken Dokumen di Washington
By Admin
Dok. X/ @netanyahu
nusakini.com, Washington, – Pemerintah Israel menyatakan resmi menjadi anggota Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu, 11 Februari 2026 waktu setempat, setelah kunjungan kerjanya ke Washington. Dalam pernyataan yang diunggah di platform X, Netanyahu menyebut telah menandatangani dokumen aksesi Israel ke dalam badan tersebut.
“Saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Board of Peace,” tulis Netanyahu.
Pada hari yang sama, Netanyahu terlihat bersama pejabat Amerika Serikat memegang dokumen yang telah ditandatangani. Ia juga menggelar pembicaraan dengan Presiden Trump, termasuk membahas isu Iran.
Board of Peace dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi pertengahan November lalu. Resolusi itu memberi mandat kepada badan tersebut untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, bekerja sama dengan negara-negara terkait.
Sejak Oktober, wilayah Gaza berada dalam situasi gencatan senjata yang dinilai masih rapuh, menyusul rencana yang diajukan Trump dan disetujui oleh Israel serta kelompok Hamas.
Dalam kerangka rencana tersebut, BoP ditujukan untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Namun, Trump kemudian menyatakan peran dewan itu akan diperluas untuk menangani konflik global, dengan dirinya sebagai ketua.
Rencananya, pertemuan perdana Board of Peace dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Washington, dengan agenda utama membahas rekonstruksi Gaza.
Meski demikian, pembentukan badan tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar hak asasi manusia. Mereka menilai keterlibatan langsung Presiden AS dalam pengawasan badan yang mengatur wilayah asing berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola internasional. Selain itu, tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur dewan diperkirakan akan memicu kritik lanjutan. (*)