Menyoal Klaim Mandiri Pemerintah Saat Korban Asap Menderita Berbulan-bulan
By Admin
Ilustrasi Karhutla
nusakini.com, Kebijakan pemerintah yang terkesan terlalu percaya diri dalam menyeleksi bantuan asing kini memunculkan ironi tajam di lapangan. Selama berbulan-bulan, masyarakat di wilayah terdampak masih terus menghirup udara beracun akibat kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung usai.
Kementerian Lingkungan Hidup tampaknya merasa kapasitas domestik sudah sangat mumpuni untuk menjinakkan api tanpa campur tangan dari negara tetangga. Namun, klaim kemandirian ini patut dikritisi ketika jutaan warga harus berjuang sendirian melawan krisis kesehatan yang berkepanjangan akibat kabut asap.
Sikap percaya diri ini tercermin dari keengganan Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, untuk langsung menerima tawaran logistik internasional. "Jadi signifikan atau tidak, daripada nanti salah-salah ini ya, lebih baik kita kurasi dulu biar pas," ungkapnya membela kebijakan administratif tersebut.
Pemerintah beralasan bahwa pengerahan puluhan ribu petugas lokal dan armada operasi udara dinilai sudah sangat maksimal untuk memadamkan titik api. "Karena ada yang mengatakan memberi bantuan sampai 50 orang, ya kita udah puluhan ribu mengerahkan, tapi kita terima kasih ada keinginan membantu," tuturnya menanggapi tawaran dari luar negeri.
Publik pun mulai mempertanyakan urgensi dari proses kurasi berbelit ini di tengah situasi darurat yang seharusnya memprioritaskan keselamatan warga di atas gengsi diplomasi. Ketika penderitaan rakyat akibat asap sudah berlangsung berbulan-bulan, setiap tambahan armada pemadam udara maupun personel asing seharusnya dipandang sebagai bala bantuan krusial.
Di sisi lain, sikap penolakan halus dari pemerintah Indonesia justru ditanggapi dengan langkah diplomasi yang sangat elegan oleh negara penawar. "Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami, [dan] kami tetap optimistis dan berasumsi yang terbaik," sebut Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi.
Pada akhirnya, kebijakan menahan bantuan asing ini menjadi pertaruhan besar bagi reputasi pemerintah di mata rakyatnya sendiri. Jika kabut asap gagal dijinakkan dalam waktu dekat, klaim sanggup menangani krisis secara mandiri hanya akan terdengar sebagai retorika kosong yang mengorbankan masyarakat. (*)