• Polda Sultra Tindak Tambang Ilegal di Pomalaa, Satu Operator Ditahan dan Tiga Excavator Disita
• KITAB SUCI di Tengah Bencana Ekologi
• HBKB Rasuna Said Jadi Panggung Budaya Betawi, Ondel-Ondel Bergerak Sepanjang Kawasan
• Noel Ingatkan Potensi Eskalasi Politik, Sebut Konsolidasi Mahasiswa dan Buruh Sudah Matang
• Meski Raih WTP, Pramono Tekankan Penyelesaian Masalah Lapangan Jadi Prioritas Pemprov DKI

Dok. Humas DPR RI
nusakini.com, Jakarta – Pemerintah menempatkan keberlanjutan program hilirisasi sebagai salah satu agenda utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memastikan kecukupan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara produksi komoditas tambang dengan kebutuhan industri pengolahan di dalam negeri.

Menurutnya, berbagai investasi yang telah masuk ke sektor hilirisasi harus didukung oleh ketersediaan bahan baku yang memadai agar fasilitas pengolahan dapat beroperasi secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah akan memperhatikan kebutuhan industri hilir dalam proses penyusunan serta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6). Selain membahas penguatan hilirisasi, rapat juga menyoroti pentingnya menjaga kepastian regulasi sektor pertambangan guna mendukung investasi jangka panjang.

Bahlil menilai keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi juga oleh keberlanjutan rantai pasok bahan baku dari sektor hulu. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus melakukan penyesuaian kebijakan yang mendukung keterhubungan antara kegiatan pertambangan dan industri pengolahan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap investasi smelter yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pengembangan dapat berjalan sesuai rencana serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat industrialisasi berbasis sumber daya mineral sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. (*)