Tekan Ketergantungan Impor BBM, Pemerintah Gandeng Kampus Optimalkan Produksi Bioetanol Domestik
By Admin
Dok. ESDM
nusakini.com, Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi membuka ruang kolaborasi berskala besar dengan seluruh perguruan tinggi nasional untuk mempercepat realisasi Program E20. Langkah taktis ini diambil guna menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) serta mengamankan cadangan devisa negara melalui pemanfaatan komoditas nabati lokal.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keterlibatan sektor akademis sangat krusial untuk menjembatani hasil riset laboratorium dengan kebutuhan nyata industri manufaktur energi. Sinergi ini difokuskan pada pengolahan bahan baku lokal seperti tebu, singkong, dan jagung guna menyokong bauran bensin dengan 20 persen kandungan etanol.
Berdasarkan kalkulasi teknis dari Kementerian ESDM, implementasi Program E20 diproyeksikan membutuhkan pasokan bioetanol murni sedikitnya 4 juta kiloliter (KL) per tahun. Angka kebutuhan ini dihitung secara proporsional dari estimasi total konsumsi bensin domestik masyarakat yang saat ini berada di kisaran 40 juta KL per tahun.
Dalam forum Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (27/6), Menteri ESDM menyatakan komitmen penuh negara untuk menjadi penjamin pasar atau offtaker utama dari seluruh produk bioetanol yang dihasilkan oleh skema kemitraan rakyat tersebut.
"Saya mengajak pihak-pihak perguruan tinggi bersama berkolaborasi pada Program E20, negara yang akan menjadi offtaker untuk beli," ujar Bahlil di hadapan para rektor dan akademisi senior yang hadir.
Lebih lanjut, tata kelola rantai pasok energi alternatif ini direncanakan mengadopsi mekanisme pola plasma inti. Model ini mengintegrasikan korporasi pengelola sebagai penggerak utama bersama lahan pertanian yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal, sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi multiplier secara sirkular. Menurut kementerian, langkah pemenuhan pasokan dalam negeri ini dinilai jauh lebih jelas dan menguntungkan dibanding bergantung pada komoditas impor eksternal.
Selain fokus pada kemandirian sektor bahan bakar cair, Kementerian ESDM juga membuka peluang kerja sama dalam program diversifikasi energi rumah tangga melalui pengadaan kompor alternatif. Pada tahun anggaran 2027 mendatang, kementerian mengalokasikan pagu dana sebesar Rp600 miliar untuk proyek pengadaan kompor listrik.
Pemerintah berjanji akan langsung menyalurkan kontrak pengadaan atau pemesanan perangkat tersebut kepada institusi pendidikan tinggi yang berhasil merancang dan memproduksi kompor listrik fungsional sesuai standar industri. Upaya paralel ini diharapkan dapat berjalan seiringan dengan optimalisasi pemanfaatan compressed natural gas (CNG) serta jaringan gas (jargas) untuk segmen domestik di masa mendatang. (*)