Ajukan Banding atas Putusan PTDH, Irjen Eko Hadi Santoso Kembali Ditahan di Mako Brimob

By Admin


Irjen Eko Hadi Santoso | Dok. Ist

nusakini.com, Mabes Polri resmi memproses upaya hukum lanjutan yang diajukan Irjen Eko Hadi Santoso setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Langkah perlawanan etik ini ditempuh menyusul vonis majelis sidang yang menyatakan dirinya melakukan perbuatan tercela dalam dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa institusinya segera membentuk tim khusus guna mengkaji keberatan tersebut. Mekanisme pemeriksaan ulang ini dijalankan sesuai ketentuan terbaru yang berlaku di internal kepolisian pada Selasa (17/11/2026).

“Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Brigjen Trunoyudo dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Pihak kepolisian berjanji akan membuka hasil pemeriksaan tingkat banding tersebut secara transparan begitu proses verifikasi rampung. Keputusan akhir mengenai nasib keanggotaan jenderal bintang dua tersebut kini sepenuhnya berada di tangan majelis banding yang akan dibentuk.

“Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut,” ucap Trunoyudo menegaskan.

Di sisi lain, proses hukum pidana terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dipastikan tetap berjalan beriringan dengan upaya banding etiknya. Pasca-sidang etik pada Selasa (17/11/2026), yang bersangkutan langsung dikembalikan ke rumah tahanan untuk menjalani masa penahanan penyidikan Bareskrim.

“Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim,” ujar Trunoyudo.

Upaya banding serupa sebelumnya juga telah ditempuh oleh terduga pelanggar lain dalam rangkaian perkara yang sama, yakni Ahrie Sonta. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) lebih dulu menjatuhkan vonis pemecatan terhadap Ahrie Sonta dalam persidangan yang digelar pada Selasa (10/11/2026).

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik tersebut.

“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuh Irjen Johnny merinci sanksi administratif yang diterima Ahrie Sonta sebelum akhirnya mengajukan banding. (*)