Amerika Kian Terpojok, Raja Salman Resmi Gabung Kelompok Putin-Xi Jinping

By Admin


JAKARTA - Arab Saudi secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah bergabung dengan aliansi dagang BRICS+. Hal ini terjadi saat grup itu sedang melakukan ekspansi di tengah tekanan Barat terhadap salah satu anggotanya, Rusia.

Mengutip Reuters, pengumuman ini disampaikan oleh media televisi resmi pemerintah Saudi, Selasa waktu setempat. 

Ini terjadi setelah Agustus lalu Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan menyebutkan negaranya akan mengambil sikap untuk mengikuti BRICS pada tanggal 1 Januari 2024.

Saat itu, Menteri Luar Negeri mengatakan kelompok BRICS adalah saluran yang bermanfaat dan penting untuk memperkuat kerja sama ekonomi antar negara anggota," timpal media resmi Rusia, Russia Today (RT), Rabu (3/1/2024).

Kelompok tersebut, yang hingga 1 Januari beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, menyambut lima anggota baru pada Hari Tahun Baru. Selain Arab Saudi, kini BRICS+ mencakup Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

Negara Amerika Latin, Venezuela juga dikabarkan akan bergabung. Presiden Nicolas Maduro mengaku alasannya bergabung ke BRICS+ adalah karena kelompok tersebut mewakili "masa depan umat manusia" mengingat kekuatan ekonominya yang besar.

Meski begitu, negara lain yang sebelumnya mengajukan ketertarikan Argentina, tiba-tiba mengubah rencana keanggotaannya. Ini setelah pemilihan presiden di negara tersebut dimenangkan oleh Javier Milei.

Sebagai informasi di 2024 ini Rusia menjabat sebagai presiden bergilir BRICS+. Presiden Vladimir Putin berjanji untuk "memfasilitasi integrasi yang harmonis" dari mitra-mitra baru.

"Sekitar 30 negara lain telah menyatakan niat mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tersebut dalam berbagai bentuk," kata Putin.

Menurut angka IMF, BRICS yang diperluas kini melampaui G7, kelompok informal negara-negara Barat terkemuka. Diukur dari daya beli, BRICS mencakup 36% dari total PDB dunia.

Arab Saudi sendiri sebenarnya adalah sekutu tradisional Amerika Serikat (AS). Belum diketahui tanggapan AS atas keputusan ini. (*)