BAM DPR RI Pertanyakan Penahanan Dana Reseller oleh TikTok Shop dan Tokopedia
By Admin

Adian Napitupulu | Dok. DPR RI
nusakini.com, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai penyelesaian sengketa antara manajemen platform TikTok Shop serta Tokopedia dengan para reseller masih menyisakan persoalan serius. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, seusai menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama manajemen PT Tokopedia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (18/11/2026).
Adian mengungkapkan bahwa paparan yang disampaikan pihak manajemen dalam forum tersebut belum menyentuh substansi pengaduan para pedagang daring. Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menduga adanya ketidaksesuaian antara angka yang dipaparkan perusahaan dengan data laporan yang dikantongi oleh DPR.
“Pandangan saya, mereka memanipulasi. Ada pengaduan dari PERADI dengan yang memberikan kuasa kepada mereka, jumlahnya berbeda dengan angka yang tadi disampaikan, yaitu 217,” ujar Adian dalam keterangannya usai rapat di Gedung Nusantara II, Senin (18/11/2026).
Selain persoalan sinkronisasi data, BAM DPR RI juga menyoroti laporan mengenai dana milik para reseller yang diduga tertahan di sistem platform selama empat tahun terakhir. Menurut Adian, praktik penahanan dana dalam jangka waktu lama tersebut memerlukan perhatian serta regulasi tegas dari negara.
“Sampai hari ini ternyata belum ada yang selesai. Setelah empat tahun, uang para reseller ini masih ditahan oleh platform,” tegas Adian menanggapi lambatnya proses penyelesaian sengketa tersebut.
Ia berpandangan bahwa perusahaan penyedia layanan niaga elektronik tidak memiliki kewenangan hukum untuk menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset milik pengguna secara sepihak. Segala bentuk sanksi maupun pembuktian pelanggaran dinilai hanya sah apabila diputuskan melalui mekanisme lembaga peradilan negara.
“Kalau penahanan uang itu bagian dari mekanisme sanksi, maka yang bisa memberikan sanksi terhadap sebuah pelanggaran bukan platform, tetapi negara. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan memiliki kewenangan lebih besar daripada negara,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, BAM DPR RI berencana memfasilitasi pertemuan lanjutan guna mempertemukan perwakilan reseller dengan manajemen platform digital tersebut. Agenda mediasi terbuka itu dijadwalkan berlangsung pada pekan depan demi mencari titik temu yang adil bagi kedua belah pihak.
“Kita akan coba mediasi. Saya berpikir tadi dari penjelasan mereka persoalan itu sudah selesai, ternyata belum,” pungkas Adian menutup keterangannya kepada awak media. (*)