BPPT Gelar FGD Sertifikasi ADS-B, Pacu Pemanfaatan Inovasi Navigasi Penerbangan
By Admin
nusakini.com - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Unggul Priyanto lakukan Penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi. Usai penandatanganan Menteri Perhubungan kepada seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan juga meminta untuk memanfaatkan teknologi dan kepakaran BPPT. agar transportasi Indonesia dapat lebih mandiri, dan meminimalkan peran pihak asing. "Kenapa kita harus manfaatkan teknologi asing jika ada BPPT,” tegas Menteri Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (31/10/2016) lalu.
BPPT untuk itu telah mengkaji terap dan menghasilkan purwarupa inovasi teknologi navigasi untuk penerbangan sipil, yakni Automatic Dependent Surveillance-Broadcast atau ADS-B. Dalam Acara FGD Kick Off Sertifikasi ADSB yang digelar hari ini, Deputi Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM BPPT), Hammam Riza kala mewakili Kepala BPPT, Unggul Priyanto, dalam pidatonya mengatakan bahwa sejak tahun 2007 BPPT melakukan kajian dan penerapan teknologi di bidang navigasi penerbangan terutama CNS/ATM (communication navigation surveillance/air traffic management) menjadi teknologi navigasi yang dipakai dunia international.
"Melalui serangkaian upaya rekayasa dan rancang bangun dengan pendekatan reverse engineering, adopsi standar internasional maupun prakarsa mandiri dari perekayasa, BPPT dapat mewujudkan teknologi navigasi berbasis ADS-B, yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di Indonesia," kata Hammam saat membuka FGD bertajuk Sinergi Membangun Kemandirian Nasional dalam Teknologi Navigasi di Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Hammam kemudian menuturkan bahwa proses sertifikasi penting agar ADSB BPPT dapat digunakan untuk navigasi penerbangan di Indonesia, serta di produksi sendiri oleh industri nasional. Perekayasaan ADS-B ini kata Hammam, telah diwujudkan dalam bentuk prototipe atau purwarupa awal yang telah berhasil diuji coba di Bandara Achmad Yani Semarang dan Hussein Sastranegara Bandung sejak tahun 2012.
“Keberhasilan ADS-B BPPT ini, tidak dapat dilepaskan dari kerjasama yang intensif dengan industri nasional, PT INTI yang diharapkan mampu mengawal produksi ADS-B di dalam negeri. Selain itu keberhasilan ADS-B ini juga terus melibatkan Kementerian Ristek dan Dikti, AirNav Indonesia, serta industri elektronika swasta nasional lainnya, seperti Compact Microwave Indonesia dan Versatile Silicon Indonesia,” papar Hammam.
Hari ini lanjut Hammam, ADS-B memasuki tahapan yang sangat menentukan, yakni mulainya secara resmi proses sertifikasi, yang ditandai dengan Seremonial Pengajuan Permohonan Sertifikasi Sistem ADS-B dari PT INTI ke Kementerian Perhubungan yang juga disaksikan oleh Hammam, yang dalam hal ini mewakili Kepala BPPT. Hal ini pun dapat menjadi momentum dalam mewujudkan produk teknologi navigasi nasional. Ketika produk ADS-B digunakan secara riil di dunia penerbangan, Hammam juga meyakini akan menjadi tonggak untuk mewujudkan daya saing industri nasional guna menuju kemandirian bangsa.
“Sertifikasi ini sangat penting. Menjadi syarat utama agar produk tersebut dapat digunakan di secara riil di dunia penerbangan tanah air. Serta meningkatkan daya saing industri nasional untuk memproduksi ADS-B di negeri sendiri. Untuk itu kami harap terus didukung semua pihak untuk mewujudkannya,” tutup Hammam.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Penguatan Inovasi Kementerian Ristek dan Dikti Jumain Appe juga menyampaikan bahwa pihaknya juga mendukung pemanfaatan ADS-B ini untuk digunakan di dunia penerbangan tanah air.
“Kami mendukung inovasi ADS-B ini untuk segera dapat digunakan di Indonesia. Kami juga mendukung penuh industri nasional untuk mampu mandiri memproduksi ADS-B ini.Yang penting kita juga harus menyiapkan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung,” jelasnya.
Sementara mewakili Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Ahmad Nurdin Aulia menyampaikan bahwa saat ini dunia penerbangan Indonesia tengah menghadapi tantangan dalam mengantisipasi keselamatan penerbangan sipil.
“Dengan adanya ADS-B ini diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan jumlah penerbangan sipil yang lepas landas dan mendarat setiap saat. Bisa dibayangkan kalau sekarang pesawat yang lepas landas dan mendarat hanya 100 kali, kedepan bisa menjadi 500 kali. Disinilah tantangan besar kita,” papar Aulia.
Terkait standar untuk sertifikasi ADS-B ini Aulia mengungkapkan bahwa jajaran Kementerian Perhubungan juga berharap ada kerjasama lintas instansi. “Saat ini standar tengah kita upayakan, karena hal ini sangat terkait dengan aturan lain di suatu negara. Namun kita harus optimis berhasil, karena sertifikasi ini juga prestasi bagi Indonesia sebagai pionir dalam implementasi ADS-B di dunia penerbangan,” pungkasnya. (p/mk)