nusakini.com-- Pemerintah akan mengumumkan pembatalan ribuan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah bermasalah yang dinilai menghambat investasi. Rencanannya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang ak...

nusakini.com - Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat meninjau operasi pasar sembilan bahan pokok (sembako) pangan saat Ramadhan di Jakarta, Senin (6/6/2016) mengatakan keingi...

nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan terhadap harga pangan dan kebutuhan bahan pok...

nusakini.com--Presiden Joko Widodo berjanji akan mendengar masukan masukan publik sebelum memutuskan pengganti Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang masa jabatannya habis Juli 2016 mendatang.Publik yang dimaksud J...

nusakini.com-- Istana membantah isu yang berkembang di publik soal rencana pemberhentian satu juta PNS. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)...

nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memerintahkan para kepala daerah untuk mengawasi harga daging dan beberapa kebutuhan pokok memasuki bulan ramadhan. Ia mengeluarkan surat edaran No. 511.1/2041/SJ terkai...

nusakini.com--Ketua DPN Korpri, Zudan Arief Fakrullloh memberikan sejumlah saran kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait maraknya pemberitaan soal rencana pemerintah mel...

nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengunjungi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sabtu (4/6).  Kunjungan ini berkaitan dengan pemantapan IPDN sebagai pusat pengembangan...

nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melangsungkan rapat sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/6). Sejumlah menteri dan kepala daerah turut hadir dalam...

nusakini.com--Undang-undang Pilkada yang baru saja disahkan DPR kemarin dinilai tak memperketat aturan tim sukses dalam melakukan kampanye. Poin dalam aturan tersebut hanya mempertegas serta memberikan rincian soal keten...