Cek Kesehatan Bisa Vaksin Atau Tidak Dikenakan Biaya, Aktivis Luwu Utara: Kemana Dana Covid-19
By Admin
nusakini.com - Lutra - Vaksinasi merupakan program pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, bahkan berbagai cara dilakukan untuk mencapai target vaksinasi di Kabupaten Luwu Utara seperti dengan adanya doorprize untuk menarik minat warga agar mau di suntik vaksin.
Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Luwu Utara kini dilakukan di sekolah SD atau imunisasi (vaksinasi anak).
Kekhawatiran orang tua menjadi kendala, apa lagi jika anak yang mau di vaksin memiliki riwayat penyakit bawaan dan harus membayar biaya pemeriksaan di Rumah Sakit.
KTU RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara, Imran Ismail saat dikonfirmasi awak media terkait biaya pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi peserta vaksin mengatakan bahwa peserta vaksin yang melakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan jalur umum dikenakan biaya.
"Vaksin gratis, skrining juga gratis tapi untuk pengecekan kesehatan peserta yang mau vaksin dan menggunakan jalur umum itu dikenakan biaya," ungkap Imran Ismail kepada awak media diruang kerjanya, Rabu (19/1/2022).
Imran juga menyebut, peserta vaksin yang menggunakan kartu BPJS itulah yang tidak dikenakan biaya.
"Ketika pemilik BPJS ingin melakukan suntik vaksin dan harus melakukan pengecekan kesehatan itu gratis tetapi harus melalui prosedur," ujarnya.
Sementara itu Aktivis Luwu Utara, Al Hidayat menuturkan, vaksin merupakan program pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan percepatan suntik vaksin untuk masyarakat.
"Vaksin merupakan program pemerintah dan pemerintah juga memiliki dana Covid-19, kenapa cek kesehatan untuk vaksinasi harus dikenakan biaya bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS," katanya.
Al melanjutkan, seharusnya pemerintah tidak tebang pilih terkait masyarakat yang mau di vaksin dan ingin mengecek kesehatan di Rumah Sakit.
"Ketika masyarakat ingin melakukan suntik vaksin seharusnya tidak dipersulit apalagi masyarakat yang ke rumah sakit itu sesuai dengan arahan tim Vaksinator karena masyarakat itu sendiri mempunyai riwayat penyakit bawaan sehingga harus melakukan pengecekan kesehatan, kenapa harus dikenakan biaya, kemana dana Covid-19 kalau masyarakat harus membayar," ujarnya.
Al juga menduga jika ada pemangkasan dana Covid-19. Kalau memang ada pembayaran untuk peserta vaksinasi lebih baik masyarakat tidak melakukan vaksin.
"Kalau masyarakat ingin mengecek kesehatan untuk bisa melakukan vaksinasi dan dikenakan biaya, bisa saja ada indikasi pungli dana Covid-19," kuncinya. (Ip)