DKPP Siap Gelar Sidang Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Syarat Pendidikan Gibran
By Admin
Gibran Rakabuming Raka | Dok. KPU
nusakini.com, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan persidangan perdana untuk memeriksa empat perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Senin, 23 November 2026. Perkara tersebut berkaitan erat dengan proses verifikasi persyaratan administrasi pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Kepastian jadwal persidangan ini disampaikan langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito saat memberikan keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026. Dari total lima laporan yang masuk ke meja DKPP, empat berkas dinyatakan lolos verifikasi materiil sedangkan satu laporan lainnya gugur akibat ketidaklengkapan dokumen pelapor hingga tenggat waktu berakhir.
“Dari lima aduan yang saya sebutkan tadi, itu empat yang sudah memenuhi syarat tentang pengaduan. Satu pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat,” ujar Heddy menjelaskan status kelayakan berkas perkara tersebut.
Majelis etik memutuskan untuk menggabungkan pemeriksaan keempat perkara tersebut dalam satu rangkaian persidangan yang sama. Langkah efisiensi ini ditempuh mengingat adanya kesamaan pihak teradu serta irisan substansi laporan yang saling berkaitan satu sama lain.
Seluruh materi aduan berfokus pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu selama tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu. Secara spesifik, para pengadu menyoroti mekanisme pemenuhan syarat tingkat pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka.
Gelombang pelaporan etik ini merupakan buntut dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam amar putusannya, MK menyatakan tidak menemukan keberadaan ijazah maupun dokumen sejenis yang membuktikan penyelesaian pendidikan setara sekolah menengah atas.
Sejalan dengan hal tersebut, MA juga telah memutuskan bahwa surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu tidak dapat dikategorikan sebagai dokumen yang setara dengan ijazah. Kedua produk hukum inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh para pengadu untuk menguji integritas penyelenggara pemilu di hadapan majelis DKPP.
Rangkaian sidang pemeriksaan rencananya akan dibagi ke dalam empat agenda terpisah pada tanggal yang berbeda. Pada hari pertama persidangan, majelis akan mendengarkan pembacaan pokok-pokok aduan dari para pelapor sekaligus jawaban resmi dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku teradu.
Agenda persidangan kemudian berlanjut pada Selasa, 24 November 2026 untuk menggali keterangan dari berbagai pihak terkait. Keesokan harinya pada Rabu, 25 November 2026, majelis etik akan memeriksa para saksi beserta seluruh alat bukti yang diajukan di muka sidang.
Rangkaian proses pembuktian ini dijadwalkan mencapai tahap pendalaman akhir pada Selasa, 1 Desember 2026. Pada agenda penutup tersebut, majelis DKPP akan melakukan pendalaman menyeluruh terhadap keterangan seluruh pihak yang terlibat sebelum mengambil keputusan etik. (*)