nusakini.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pers khususnya Forum Wartawan Parlemen (FWP) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), untuk bekerja secara profesional dan proporsional.

“Tentu harus profesional dan proporsional dalam bekerja. Ini dalam rangka memajukan daerah dan menjaga hubungan dengan berbagai pihak baik di daerah maupun secara nasional,” kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Media Visual DPD RI, Mahyu Darma saat kegiatan studi banding FWP DPRD Padang di gedung DPD RI di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, perlu adanya sinergitas antara wartawan atau pers dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Hal itu termasuk dalam mamahami isu daerah maupun nasional.

Ia menyampaikan, dalam bekerja profesional itu, wartawan di daerah hendaknya mengetahui jadwal-jadwal kedatangan eksekutif dan legislatif dari pusat ke daerah sehingga selalu memiliki banyak data dalam memperkaya tulisan dan wawasan.

“Bahkan dalam satu hari ada dua hingga empat lembaga Negara yang melaksanakan kunjungan ke Sumbar atau Padang. Ini bisa dimanfaatkan untuk jaga hubungan kerja,” jelasnya.

Ia menegaskan jangan sampai wartawan kehilangan informasi.

Khusus untuk pemberitaan terkait legislatif termasuk kegiatan atau kinerja DPRD Padang, ia menyarankan agar FWP serta lembaga itu melaksanakan dialog kenegaraan secara rutin.

• LBH Pers Makassar: Pers Daerah Rentan Mendapat Kekerasan
• Berita Duka, Jurnalis Senior Olahraga Abdi Satria Tutup Usia
• Jurnalis Rusia ini Merasa Malu dengan Negaranya Sendiri
• Selandia Baru akhirnya Izinkan Jurnalis yang Dibantu Taliban untuk Pulang
• 2 Jurnalis Haiti Ditembak dan Dibakar dalam Serangan Geng

“Kalau kami di DPD RI sudah ada wacana untuk itu. Hendaknya daerah juga menerapkan hal yang saja,” lanjutnya.

Selain itu, perlu pula dibuat website khusus DPRD Padang untuk menyajikan pemberitaan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mempublikasikan kegiatan di kedewanan.

Ia menyampaikan, beberapa hal itu perlu diterapkan karena pada hakekatnya empat anggota DPD RI yang berasal dari Sumbar sangat sensitif terhadap isu-isu daerah sehingga masalah di daerah dapat segera ditindaklanjuti.

Apalagi DPD tidak dapat berjalan sendiri, malainkan butuh koneksi dengan masing-masing daerah. Secara umum, daerah tidak bisa berdiri sendiri dan pusat tidak bisa tanpa adanya daerah.

Sementara Ketua DPRD Kota Padang, Erisman dalam kegiatan studi banding tersebut mengatakan kegiatan yang diikuti 27 wartawan baik cetak maupun elektronik dari Kota Padang itu ialah untuk mencari informasi serta sekaligus bertatap muka dengan perwakilannya di DPD RI.

“Hendaknya ada info-info terbaru untuk pemberitaan untuk dibawa ke daerah,” ujarnya.

Ketua FWP Padang Dasrul menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan tersebut juga untuk mengetahui regulasi pemberitaan di DPD RI sehingga dapat diterapkan nantinya dalam publikasi di DPRD Padang.

Menurutnya, hal itu dalam rangka meningkatkan kualitas pemberitaan dan publikasi ke depannya yang berfungsi dalam percepatan dan pengawasan pembangunan di Kota Padang khususnya.

“Ini tidak terlepas dari pentingnya menjaga hubungan dan kemitraan antara pers dan legislatif,” ujarnya.(b/mk)