nusakini.com-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di pulau-pulau terluar, terutama pada kawasan strategis dan berpenghuni. Dukungan infrastruktur yang diberikan yaitu di bidang perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi. 

Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan bahwa dukungan infrastruktur diprioritaskan pada kawasan strategis dan berpenghuni. 

“Kita tidak mungkin menangani semua pulau, karena keterbatasan anggaran. Jadi yang kita prioritaskan, pulau yang strategis, yakni yang berbatasan laut dengan negara lain seperti Australia, Papua Nugini, dan Timor Leste, selain itu pulau yang berpenghuni,” ujar Hadi. 

• Australia Buka Perbatasan untuk Pengunjung Internasional
• Kemenkes Pastikan Negara Hadir Penuhi Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan
• Bangun Pulau Terluar dan Promosikan Perikanan Indonesia, KKP Perkuat Kerja Sama dengan Jepang
• Pemerintah Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama Ke PBB
• Pemerintah Bangun Pertanian di Perbatasan sebagai Beranda Negara

Terkait data mengenai pulau mana saja yang akan didukung, menurut Hadi, pihaknya perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain, seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kita harus punya datanya. Kita akan koordinasikan dengan BNPP. Kita juga bisa mendapatkan data dari tentara yang ditempatkan di sana, tapi yang jelas, bila pulau terluar tidak ditangani, bisa tenggelam, terkena climate change, karena air laut makin naik,” tuturnya. 

Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten setempat, terutama terkait usulan program pembangunan infrastruktur. “Kita harus filter usulan dari daerah tersebut. Kita harus melihat usulan itu dari sisi kebutuhan masyarakat. Kalau bicara kebutuhan, maka dilihat juga jumlah penduduknya berapa dan apakah lokasinya strategis atau tidak. Kalau strategis bisa jadi prioritas,” ucap Hadi.   

Dukungan terhadap pulau terluar ini juga dilakukan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), karena pulau terluar merupakan bagian dari 35 WPS. Ia menambahkan bahwa pada prinsipnya pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. Kemudian juga untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

“Bagi Kementerian PUPR, pembangunan pulau terluar dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar bagi para penduduk yang tinggal di pulau tersebut, seperti infrastruktur perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi,” tuturnya.(p/ab)