nusakini.com, Jakarta --- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) memberikan apresiasi kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar atas inisiatifnya menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) sejak dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024.

Apresiasi ini disampaikan Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI P Selly Andriany Gantina saat memberikan pandangan umum fraksi terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Anggota fraksi diberi kesempatan memberikan pandangan umum pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan DPR RI.

• Jemaah Terbang ke Saudi 2 Mei, Ini Rencana Perjalanan Haji 2025
• Kemenag akan Kirim 1.000 Dai ke Wilayah 3T pada Ramadan 2025
• Menag: Penurunan Biaya Haji Merupakan Harapan Presiden Prabowo
• Dirjen PHU Sebut Ada Tiga Maskapai Penuhi Syarat Angkut Jemaah Haji 2025
• Lagi, Kemenag Salurkan Rp128,5 M Santunan PDSK Lahan UIII

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan jajarannya.

“Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada langkah Menteri Agama yang sejak dilantik telah mengambil inisiatif untuk menjalin kerja sama dengan berbagai Aparat Penegak Hukum (APH), seperti KPK, Kejaksaan, Polri, hingga yang terbaru dengan BIN,” terang Selly.

Menurut Selly, kerja sama ini merupakan upaya nyata dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. “Tujuannya adalah untuk memastikan pelakasanaan ibadah haji semakin baik, serta memberikan kepastian kepada jemaah yang berangkat haji bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang memadai dan berkualitas dari negara,” tandasnya. (*)