Gunakan Hak Tolak, Yaqut Tak Bersedia Jadi Saksi Mahkota Perkara Kuota Haji 2023-2024
By Admin

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
nusakini.com, Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara tegas menolak menjadi saksi mahkota bagi tiga terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Sikap penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Yaqut di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.
Keputusan ini bermula ketika Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani mengonfirmasi kesediaan Yaqut untuk memberikan keterangan terhadap berkas perkara terdakwa lainnya. Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah staf khusus Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.
Menanggapi pertanyaan hakim, Yaqut berdalih bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan ketiga terdakwa tersebut dalam perkara ini. Ia pun memilih menggunakan hak hukumnya untuk tidak memberikan kesaksian bagi para terdakwa lain di persidangan.
"Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk tidak mengambil, untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya," ujar Yaqut di ruang sidang.
Sikap mantan menteri tersebut berbanding terbalik dengan respons tiga terdakwa lainnya yang hadir dalam persidangan yang sama. Gus Alex, Ismail Adham, maupun Asrul Azis Taba menyatakan tidak keberatan dan bersedia menjadi saksi mahkota untuk memberikan keterangan bagi Yaqut.
Menyikapi penolakan dari pihak Yaqut, Hakim Ni Kadek Susantiani langsung mengonfirmasi keputusan tersebut kepada tim jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. "Berarti Bapak tidak berkehendak untuk menjadi saksi. Begitu penuntut umum ya. Dan tim advokat?" tanya hakim memastikan sikap resmi terdakwa.
Penasihat hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, kemudian memberikan penjelasan tambahan mengenai pertimbangan medis di balik sikap kliennya tersebut. Menurut tim kuasa hukum, keputusan menolak bersaksi diambil agar Yaqut dapat menjaga konsentrasi penuh selama menjalani proses pembuktian perkaranya sendiri.
"Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia," kata Mellisa menjelaskan kepada majelis hakim.
Dalam surat dakwaan penuntut umum, Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai lebih dari Rp622 miliar.
"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu," ungkap jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Selain dakwaan kerugian negara, Yaqut juga diduga menerima aliran dana sebesar Rp4,8 miliar yang diberikan dalam pecahan mata uang dolar Amerika Serikat. (*)