Nusakini.com--Jakarta--Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil mencapai target pengukuran, pemetaan dan pendaftaran di tahun 2018.

"Mencapai target sejumlah 9.378.496 bidang tanah atau sebesar 134% dari target yang ditetapkan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, saat menyampaikan pemaparan tentang Evaluasi Capaian Kinerja 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (6/2).  

Ia juga menambahkan bahwa beberapa kantor pertanahan dapat menyelesaikan target 2018, namun perlu dilakukan perbaikan kualitas. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program strategis pada tahun 2019.  

• Regulasi dan Institusi Jadi Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi
• Hanya Ada 8.959 Sengketa Kasus Tanah di BPN
• Atasi Ketimpangan Pemilikan Tanah Melalui Reforma Agraria
• Akhiri Penantian 87 Tahun, Masjid di Bengkulu Sekarang Bersertipikat
• Digitalisasi Data Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Siap Sambut Era Digital

Pertama adalah kolaborasi dan konsolidasi pelaksanaan program strategis 2019 antar direktorat jenderal. Berikutnya, percepatan dan peningkatan kualitas output dan outcome. "Dari hasil kinerja 2019 yang akuntabel mulai dari level Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat," jelas Himawan Arief Sugoto.  

Terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL. "Dengan melakukan pengembangan kota lengkap di 38 kantor pertanahan dalam kegiatan PTSL di tahun 2019," kata Himawan Arief Sugoto.  

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, menyampaikan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. "Setiap satuan kerja, baik kantor wilayah maupun kantor pertanahan wajib membangun zona integritas." Ujar Sunraizal. 

Lebih lanjut Sunraizal menambahkan hal tersebut dilakukan agar memicu capaian hingga titik optimal, dalam rangka memacu akselerasi kualitas layanan profesionalisme aparat dan peningkatan kualitas fasilitas dan ruang layanan publik.  

Pencapaian pembangunan zona integritas di Kementerian ATR/BPN dengan ditetapkannya 3 kantor pertanahan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi. "Ketiga Satker tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Langsa," kata Sunraizal.  

Evaluasi capaian kinerja ini menjadi rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Februari 2019.(R/Rajendra)