Jokowi Kunjungi Pabrik Gula JBM Bombana, Pabrik Gula Pertama Milik Pribumi dan Terbesar di Asia Tenggara
By Admin
nusakini.com - Bombana -Presiden Joko Widodo bertolak menuju Sulawesi Tenggara dalam rangka meresmikan pabrik gula milik swasta, PT Johnlin Batu Mandiri, di Kab. Bombana.
Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara lepas landas menuju Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pukul 07.00 WIB, Kamis (22/10).
Setibanya di Pangkalan TNI AU Haluoleo, Konawe Selatan, pada pukul 10.38 WITA, Presiden langsung disambut Gubernur Sultra Ali Mazi dan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bombana dengan helikopter Super Puma TNI AU.
Presiden Jokowi meninjau lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula di kabupaten tersebut yang merupakan salah satu pabrik gula dengan jumlah produksi terbesar di Indonesia. Presiden disambut Dr Andi Amran Sulaiman, mantan menteri pertanian di era pertama pemerintahan Jokowi.
Memang tak banyak yang mengetahui bahwa kini di Indonesia, ada pabrik gula dengan teknologi canggih dengan produksi sangat besar, yakni 12.000 TCD dimiliki pengusaha pribumi.
PT. JBM Bombana, Sulawesi Tenggara merupakan pabrik gula canggih pertama milik pribumi.
“Iya betul, ini menjadi salah satu kebanggaan karena kami merupakan pabrik gula pertama milik asli pribumi dengan kapasitas 12.000 TCD”, ujar Arief, Direktur Utama PT. JBM.
Menurut Arief, saat ini pabrik gula ini sudah menggunakan teknologi canggih yang didukung outomatisasi sehingga mampu menghasilkan produk dengan Incumsa di bawah 100 UI dan total Losis di bawah 1.8 pol gula.
“Dengan kapasitas produksi sebesar itu, kami berkomitmen akan bisa memenuhi kouta gula Indonesia bagian timur dengan harga di bawah HET sehingga masyarakat mampu menikmati harga gula yang wajar”, ujarnya.
Di samping itu, imbuh Arief, keberadaan JBM juga mampu mengangkat harkat dan kesejahteraan warga serta menciptakan lapangan kerja di tengah ancaman resesi ekonomi dan banyaknya PHK.
“Di tengah ancaman resesi ekonomi dan banyaknya PHK, JBM justru mampu terus memberi sumbangsih bagi ekonomi Indonesia dan mampu mempekerjakan warga lokal”, pungkasnya.
Seperti diketahui, Jokowi memang telah mencanangkan perlunya swasembada pangan, baik itu gula, beras dan lain-lain. Karena itu, di era kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah dikeluarkan kebijakan untuk mengoptimalkan produksi gula dengan membangun 10 pabrik gula. Salah satunya adalah pabrik gula JBM Bombana ini.
Pabrik gula lain yakni PT Laju Perdana Indah, PT Sukses Mantap Sejahtera, PT Gendhis Multi Manis, PT Kebun Tebu Mas, PT Industri Gula Glenmore, PT Adhi Karya Gemilang dan PT Rejoso Manis Indo. PT Pratama Nusantara Sakti dan PT Jhonlin Batu Mandiri serta untuk PT Muria Sumba Manis akan mulai beroperasi pada Desember 2020.
Kementerian Pertanian (Kementan) yang saat itu dikomandani oleh Andi Amran Sulaiman telah mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mengangkat harkat dan martabat kesejahteraan petani Indonesia. Hasil kerja keras tersebut perlahan mulai menampakkan hasilnya. Bahkan tak urung, Presiden Jokowi memberi ‘acungan jempol’ terhadap kinerja tersebut.
Dalam kepemimpinan Mentan Amran, Kementerian Pertanian memang melakukan berbagai terobosan baik dalam internal kementerian maupun terobosan dalam menggenjot produksi pangan nasional.
Hal ini ditandai dengan melakukan transformasi dan reformasi birokrasi dengan menempatkan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam ikut aktif melakukan pengawasan internal. Sedangkan upaya keluar dengan melakukan terobosan brilian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan serta program yang langsung mampu menyentuh akar persoalannya. Semua ini dilakukan demi kecintaannya pada petani dan bangsa ini.
Secara sistemik Kementan telah menyusun roadmap pembangunan pertanian komoditas jangka panjang. Pada dokumen tersebut disebutkan secara jelas pada 2017 tidak ada impor beras, jagung, cabai dan bawang merah, 2019 tidak impor gula konsumsi, 2025 tidak impor gula industri, 2027 tidak impor daging sapi dan bahkan pada 2045 ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia.
Guna mewujudkan nawa-cita dan roadmap jangka panjang, beberapa kebijakan strategis yang ditempuh: (1) merevisi regulasi yang menghambat, (2) membangun infrastruktur irigasi 3,2 juta hektar, cetak sawah dan mekanisasi secara besar-besaran alat dan mesin minimal 80 ribu unit pertahun, (3) memperkuat sistem budidaya dan pasca panen, (4) penataan tata niaga pangan, (5) mengendalikan impor dan mendorong ekspor.
Upaya pencapaian swasembada merupakan langkah simultan dengan mensejahterakan petani. Kementerian Pertanian 2015 merehabilitasi jaringan irigasi tersier lebih dari 2,4 juta hektar, menyediakan lebih dari 80 ribu unit dan benih padi 2,7 juta hektar.
Berbagai kajian menunjukkan faktor kunci sukses produksi padi 2015 naik 6,42% menjadi 75,39 juta ton gabah adalah keberhasilan menyelesaikan aspek mendasar air, alat mesin pertanian dan sarana produksi.
Kebijakan komprehensif menangani aspek hulu sampai hillir diikuti dengan eksekusi di lapangan telah berdampak secara signifikan. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan program Serap gabah (Sergab) telah melindungi petani dari harga jatuh di saat panen raya dan memperkuat stock pangan. Harga gabah di saat panen raya stabil dan demikian juga stock beras saat ini 2,1 juta ton cukup aman sampai dengan Mei 2017.
Berbagai indikator produksi dan kesejahteraan petani 2015-2016 menunjukkan trend meningkat signifikan dan kinerja ini diakui berbagai lembaga survei dalam dan luar negeri.
Jadi dalam kurun waktu 2015-2016 kemiskinan di pedesaan semakin menurun. Buktinya data series BPS penduduk miskin September 2015 mencapai 28,51 juta orang atau 11,13 persen, menurun 80 ribu orang jika dibandingkan Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang. Penduduk miskin di pedesaan turun 50 ribu dari 17,94 juta orang menjadi 17,89 juta orang.
Indek rasio gini atau indeks gini diukur BPS pada Maret 2016 sebesar 0,397 menurun 0,011 poin dibandingkan dengan rasio gini tahun 2015 sebesar 0,408. Rasio gini di daerah perdesaan pada Maret 2016 sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding rasio gini Maret 2015 sebesar 0,334 dan menurun 0,002 poin dibanding rasio September 2015 yang sebesar 0,329.
Menurut publikasi BPS, NTP nasional pertanian (termasuk perikanan) untuk bulan Agustus 2016 sebesar 101,56 atau naik 0,17% terhadap bulan Juli 2016. NTP nasional, demikian juga NTP tanpa perikanan juga menunjukkan peningkatan.
Kenaikan NTP tersebut disebabkan persentase kenaikan pada IT yang lebih besar dibandingkan IB, dimana IT naik 0.30% sedangkan IB naik 0.13%.
NTUP juga terjadi kenaikan indeks 0,05%, yaitu 110,02 pada bulan Juli 2016 menjadi 110,08 pada bulan Agustus 2016. Artinya kemampuan petani untuk membeli biaya produksi untuk usaha taninya sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, terutama kontribusi dari kenaikan NTUP pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat 0,02%.
Besarnya inflasi di perdesaan diindikasikan oleh perubahan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT). Pada bulan Agustus 2016, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,06%. Inflasi perdesaan terutama disebabkan inflasi pada kelompok pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, dimana bulan Agustus merupakan awal tahun ajaran baru sehingga pengeluaran rumah tangga petani lebih banyak untuk pendidikan. Kelompok bahan makanan justru mengalami penurunan harga atau deflasi.Adanya inflasi perdesaan ini membawa dampak pada kecilnya peningkatan NTP.
Prediksi kemiskinan di pedesaan menurun semakin nyata pada beberapa bulan ke depan. Ini terjadi karena seiring dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II 2016 sebesar 5,18 pesen atau meningkat dari 4,91 persen pada kuartal-I dan lebih tinggi dibandingkan kuartal-II 2015 sebesar 4,66 persen (year on year).
Memang jumlah petani semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan sedang terjadi proses transformasi ekonomi dari menuju negara industri. Hal ini telah diantisipasi oleh Pemerintah dengan mengawal mereka untuk terjun ke sektor industri dan lainnya, serta untuk ketenagakerjaan sektor pertanian diatasi dengan mekanisasi. Modernisasi pertanian dilakukan dengan program penyaluran alat dan mesin pertanian secara besar-besaran dan dikawal dengan ketat sehingga telah mampu meningkatkan efisiensi input, meningkatkan produktivitas serta mengurangi susut hasil.
Kebijakan pengendalian impor dan mendorong ekspor telah menunjukkan hasil. Neraca perdagangan pertanian surplus di saat ekonomi global lesu. Impor pangan semakin menurun dan tahun 2016 sudah tidak ada lagi impor bawang merah.
Mencermati data impor beras. Agar dicermati jenis impor menurut kode HS nya. Impor beras 2016 itu berupa beras bentuk lain untuk pakan terbak dan beras khusus penderita diabetes. Jadi pada 2016 tidak ada impor beras medium. Produksi 2016 lebih tinggi dibandingkan 2015 dan surplus untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Untuk diketahui terkait impor jagung bahwa pada 2015 Indoneia telah mampu menekan impor jagung Januari-Juli 2016 turun 56%. Kebijakan dan program jagung secara masih ini optimis 2017 sudah tidak impor jagung.
Menariknya, menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS (Kecuk Suhariyanto), perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II 2016 sangat dipengaruhi dari kontribusi sektor pertanian yang melampaui prediksi dan kontribusi sektor pertanian sangat besar yakni 14,14% dari total pertumbuhan ekonomi nasional.
Fakta membuktikan, walaupun di tahun 2015 pertanian Indonesia dalam kondisi El-Nino, Program Upaya Khusus (Upsus) ternyata berhasil meningkatkan produksi pangan secara tangguh. Pertama, produksi padi 2015 naik 6,42 persen, jagung naik 3,18 persen dan kedelai naik 0,86 persen dibandingkan tahun 2014 (BPS 2016).
Empat program, yakni irigasi, bantuan alsintan, subsidi pupuk, pendampingan dan lainnya dengan tingkat kepuasan petani 76,8 persen kepuasan tertinggi pada pendampingan sebesar 89,6 persen (INDEF 2016). Demikian juga survei CSIS kepuasan terhadap pemerintahan JOKOWI selama dua tahun naik dari 50,6 persen menjadi 66,5 persen dan petani menjadi lebih optimis dan bahagia.
Keberhasilan program pertanian ini dianalisis olehThe Economist Intelligence Unit menunjukkan indeks ketahanan pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) tahun 2016 Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan (2.7). Aspek Ketersediaan Indonesia tahun 2016 berada pada peringkat ke 66, jauh di atas peringkat Keseluruhannya (ke 71).
Dalam kinerja pemberantarasan korupsi dan mafia pangan di era kepemimpinan Andi Amran juga sangat bersinar. Jangan pernah coba-coba untuk bermain kongkalikong serta melakukan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Tak ada kompromi sedikit pun untuk oknum pegawai yang terlibat korupsi.
Komitmen ini dengan tegas ditunjukkan Andi Amran dalam kepemimpinannya. Sejak lima tahun terakhir memimpin Kementan, Andi Amran tidak hanya berhasil menorehkan prestasi yang sangat kinclong dalam mengatasi masalah pangan seperti beras, jagung, cabai, bawang merah dan lainnya, tetapi juga melakukan reformasi mental SDM Pertanian, bersih-bersih kantor dan penertiban aparatur dalam rangka mencegah dan memberantas potensi korupsi di tubuh Kementan.
Menurut catatan yang diperoleh, dalam kepemimpinannya Andi Amran telah melakukan demosi dan mutasi 1.296 pegawai Kementan, termasuk di antaranya 435 pegawai Badan Karantina Pertanian dengan tujuan melakukan pembinaan aparatur, memberi efek jera, dan bersih-bersih dari tindakan KKN.
Bahkan pernah dalam sehari Andi Amran mencopot lima orang pejabat pada satu direktorat jenderal, yaitu satu pejabat Eselon-I dan empat direkturnya.
Itu dilakukan malah sebelum KPK mentersangkakan oknum tersebut. Ketika itu ada yang mengatakan Mentan terlalu cepat memecat orang, tapi akhirnya mereka mengapresiasi langkah cepat dan tegas Andi Amran.
Suatu ketika pada jam 10 pagi Mentan menerima laporan bahwa salah satu oknum pegawainya melakukan pungli dan terkonfirmasi kebenarannya, maka jam 11 sudah ditandatangani SK Pemecatan No. 539/2017 kepada MS terkait tindakan penyelewengan program cetak sawah. Demikian pula memecat AA terkait tindak pidana pada kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) dalam proses hukum di Kejakgung dan memecat EM kasus korupsi pengadaan pupuk hayati APBN 2013 yang saat ini dalam proses hukum di KPK.
Sejak memimpin Kementan, Andi Amran mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kantor. Sudah menjadi tradisi Andi Amran tidak mau menerima bingkisan dalam bentuk apapun baik di rumah maupun di kantor.
Bila ada yang mengirim bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK. Terbukti, Kementan memperoleh penghargaan dari KPK pada saat hari anti korupsi sedunia Desember 2017, atas prestasi kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik.
Jauh sebelumnya, sejak menjadi pengusaha, Andi Amran sudah biasa melakukan SIDAK kepada bawahannya. Setelah menjadi Menteri dengan memakai baju kaos, celana jeans dan sepatu kets, naik taxi sendiri ke Karantina Tanjung Priok, juga ke Tanjung Perak Surabaya maupun ke Pelabuhan Makassar menyamar ikut antre mengurus perizinan karantina dan dipungli oleh oknum petugas karantina, sehingga Andi Amran langsung memberikan sanksi. Hasilnya kini dwelling time UPT Karantia per November 2017 berkisar 9-15 jam, dalam hitungan jam saja, bukan hari lagi.
Demikian pula pada saat pertama kali diterapkan lelang jabatan di Kementan, pernah ada sahabat dekat Andi Amran mendaftar dan memperoleh nilai terbaik, namun untuk menghindari persepsi nepotisme, maka Amran sendiri yang mencoretnya.
Pernah ada pejabat Eselon-II ikut mendaftar dan lulus dalam proses seleksi Eselon-I, pada saat akan diusulkan ke Presiden untuk diproses lebih lanjut, ternyata diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan merupakan “titipan seseorang”, maka yang bersangkutan langsung dicoret untuk menghindari dualisme loyalitas dalam bekerja.
Demikian pula pada saat adik iparnya mendaftar CPNS tahun 20117 tidak lulus, Andi Amran justru memberi apresiasi kepada Tim Seleksi CPNS. “Mentan juga memberikan apresiasi kepada Panitia STPP yang tidak meloloskan familinya yang sejak kecil tinggal di rumahnya ikut seleksi mendaftar sebagai mahasiswa STPP, padahal kalaupun ingin nepotisme pasti bisa diterima karena proses seleksi berada dibawah kendalinya.
Juga pernah ada sahabatnya minta proyek pupuk di Kementan senilai Rp 100 miliar, berdiskusi dengan Mentan dan menyatakan maksud minta dimenangkan tender, setelah dikasih tahu bahwa di ruang kerja Menteri itu juga disadap Satgas KPK, maka yang bersangkutan langsung pucat dan mengundurkan diri dari tender.
Kebijakan Mentan betul-betul pro kepada petani, pro pada produk pangan dalam negeri dan dikenal sebagai Menteri anti-impor. Bahkan untuk revolusi mental aparatur Kementan menempatkan Satgas KPK di Kantor guna mengawal program dan anggaran.
Selanjutnya bersama Menteri Perdagangan, Kapolri, Kabulog, KPPU membentuk Satgas Pangan. Hasilnya lebih dari 40 kasus oplos pupuk ditindak. Kartel daging sapi, unggas, bawang dan lainnya ditindak sanksi dari KPPU. Satgas pangan memproses lebih dari 200 kasus pangan termasuk di antaranya PT. IBU. Sementara itu, sejak tahun 2016, Kementan telah memblacklist sebanyak 65 perusahaan impor. Kementan bersama Satgas Pangan Polri, KPK hingga PPATK akan terus mengawasi importir ‘hitam’ tersebut.
Demikian juga lelang jabatan secara profesional dan transparan dengan Tim Seleksi Independen; mendidik pegawai disiplin bekerja full-time per hari dan terjun langsung di lapangan dengan kinerja terukur dan dimonitor harian, serta diterapkan pola reward and punishment secara ketat.
Kementan juga telah mengintensifkan pengelolaan dan layanan pengaduan publik melalui sms-center 081383034444 dan 2106 serta mengembangkan whistleblower”s system yang dapat diakses melalui https://pertanian.go.id/wbs/.
Seluruh upaya ini menjadi bukti bila korupsi telah menjadi musuh besar Kementan sejak kepemimpinan Menteri Amran. Hal ini sangat membantu penyelamatan anggaran negara mengingat nilai ekspor-impor di Kementan mencapai sekitar Rp 500 triliun dan mengelola APBN Rp 70 triliun.
Gebrakan Andi Amran tanpa kompromi terhadap korupsi tersebut otomatis berimbas melalui capaian prestasi kinerja yang sangat bersinar dalam membangun pertanian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Misalnya inflasi bahan makanan dari tahun 2014-2017 turun dari 10,57% menjadi hanya 1,26% yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah pertanian nasional.
Dalam skala internasional, FAO tahun 2019 menyebutkan bila Indonesia berhasil melakukan menurunan inflasi terbaik dari peringkat 3 dunia tertinggi yakni 11,71 persen menjadi 15 dengan inflasi 1,26 persen.
Untuk nilai ekspor pertanian meningkat tajan sebesar 180 triliun (85,64%) di tahun 2014-2018. Sedangkan pada volume ekspor meningkat 13,9 juta ton (55,19%) dari tahun 2014-2018. Pada nilai investasi meningkat sangat tajam yakni 36,96 triliun (330,0%) di tahun 2014-2018.
Dengan capaian kinerja yang bersinar tersebut, tidak mengherankan lembaga internasional FAO yang berada dalam naungan PBB mengakui dan memberi apresiasi besar atas keberhasilan Indonesia dalam sektor pertanian. Ini pula yang menjadikan banyak negara-negara sahabat berdecak kagum dan ingin belajar bagaimana pertanian Indonesia mampu melakukan akselerasi pertumbuhan yang demikian pesat dalam kurun waktu yang singkat.
Menanggapi komitmen kuat Menteri Amran yang tak mau kompromi dengan korupsi serta prestasi sektor pertanian Indonesia, pengamat dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai apa yang telah dicapai Menteri Amran patut menjadi teladan bagi pejabat di Kementerian lainnya.
“Ini prestasi yang tidak main-main karena mampu sekaligus membenahi sektor internal kementerian sekaligus mampu memacu prestasi kinerja kementerian”, ujar Hendri.
Dengan begitu, kata Hendri, karena prestasi yang ditorehkannya Menteri Amran membawa nama harum Sulsel sebagai daerah asalnya.
“Menteri yang dari daerah tapi prestasi mendunia”, ujarnya.
Sementara itu, mantan Kepala Balitbang Kementan, Prof. Syakir mengatakan sangat bangga dengan capaian dan komitmen Menteri Amran, hingga mendapat julukan Mr. Clean. Hal sama juga disampaikan Ketua Kontak Tani dan Nelayan (KTNA) Winarno Tohir, yang menjuluki Andi Amran sebagai Mr Clean.
“Di Sulsel hanya ada tiga orang yang diberi julukan Mr. Clean, yakni Pak Baharuddin Lopa, Jenderal Yusuf dan yang terakhir Pak Amran Sulaiman. Kita patut bangga”, ujarnya.
Bahkan, kata Prof Syakir, dalam sebuah pertemuan Rapim, dirinya pernah mendengar langsung Menteri Amran ditawari duit Rp 500 Miliar seperti diungkap mantan Pangab, Jenderal Gatot Nurmantyo, namun Menteri Amran menolak tawaran tersebut.
Dengan demikian, kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) selama lima tahun kepemimpinan Menteri Andi Amran yang telah meletakkan pertanian nasional bersinar dan mendapat apresiasi positif baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Target yang sangat tinggi telah ditetapkan dan dicapai Pak Amran. Saya rasa sulit dicapai oleh menteri lain”, kata pengamat politik dan pengajar Universitas Paramadina Hendri Satrio.
Menurut Hendri, kebijakan yang telah dilakukan Amran yang sangat memperhatikan kesejahteraan petani mampu menggenjot hasil pertanian secara signifikan.
“Pak Amran berhasil menjaga stok keamanan pangan dan membuat rakyat lebih nyaman sebab ketersediaan pasokannya aman”, tegasnya. (*Ma)