nusakini.com-Jakarta-Rencana tata ruang di seluruh wilayah Indonesia harus ditinjau kembali untuk memetakan wilayah mana saja yang terklasifikasikan dalam wilayah rawan bencana geologi. Hal itu penting dilakukan demi memastikan daerah-daerah yang layak dijadikan hunian tempat tinggal.  

"Dengan adanya otonomi daerah dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diserahkan kepada Pemerintah daerah/kota, perlu peninjauan secara saintifik atau keilmuan daerah mana yang bisa digunakan untuk hunian manusia dalam berbagai kegiatan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat membuka Geoseminar: Informasi Geologi Sebagai Dasar Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Terjadinya Gempa Bumi Palu di Jakarta, Jumat (12/10). 

• Tegaskan Tidak Ada Pembatasan BBM Subsidi, Menko Airlangga Sebut Bakal Ada Program Baru
• ESDM Terbitkan Kebijakan Agar Kontraktor Segera Usahakan Bagian Blok Migas Potensial yang Idle
• BPSDM ESDM Luncurkan Platform Digital REI
• HIP BBN Bioetanol Bulan Mei 2024 Dipatok Rp14.528 per Liter
• Kementerian ESDM Targetkan PLTA Pertama di Aceh Beroperasi Akhir Tahun 2024

Penyusunan RTRW di setiap Kabupaten/Kota, imbuh Jonan, harus disertakan dengan analisa kegeologian melalui poin mitigasi bencana. Analisa ini penting kiranya dilakukan demi menghindari jumlah korban yang lebih besar apabila terjadi gempa bumi, gunung meletus dan tsunami. "Sudah mulai dipikirkan kalau gempanya 7 Skala Richter (SR) akan berbeda ongkos (bangunan) dengan 6 SR. Bahkan gempa 9 SR bisa 2 sampai 3 kali lebih mahal," tegasnya. 

Ke depan, Jonan berharap ada institusi yang memegang otoritas dalam menginformasikan terkait wilayah layak huni berdasarkan kajian kegeologian. Terlebih secara keilmuan, aktivitas tektonik dan vulkanik dan besaran magnitudo belum bisa terdeteksi hingga saat ini. 

"Saya kira harus ada otoritas mewakili negara yang menginformasikan kepada masyarakat luas terkait. Saran saya front runner-nya itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Badan geologi akan mendukung untuk bisa menjelaskan (potensi bencana geologi) dan ada pencegahan," harap Jonan. 

Hal ini dipermudah dengan adanya peta rawan bencana yang sudah disusun oleh Badan Geologi Kementerian ESDM dan dikirimkan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah. 

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, pentingnya diseminasi informasi dini terkait bencana geologi kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat. "Dalam rapat terbatas bersama Presiden, beliau mengatakan saya minta diinformasikan sedini mungkin dan secara betul biar masyarakat juga siap," ungkap Jonan. (p/ab)