nusakini.com - Jakarta - Bersama menteri lainnya yang tergabung dalam kabinet Indonesia maju, diketahui Menteri Agama Fachrul Razi yang berlatar belakang militer, telah resmi dilantik, di Istana Negara, Rabu (23/10/2019) hari ini.

Penunjukan Fachrul Razi langsung direspon Nahdlatul Ulama (NU). Sejumlah ulama protes atas pengangkatan pensiunan jenderal TNI untuk mengurusi agama.

Terkait penunjukan Fachrul Razi, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) KH. Robikin Emhas mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai. Menurutnya, banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menteri Agama.

• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Penuhi Syarat Materiil
• Pesan SBY: Jangan Lukai Hati Rakyat yang Ingin Prabowo Jadi Pemimpin Mereka
• Yusril Siap Hadapi Kubu Ganjar-Mahfud di MK
• Prabowo Tegaskan Tak Akan Kompromi dengan Korupsi

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata KH Robikin Emhas dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Menurut KH Robikin Emhas, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.

"Para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Lebih tragis lagi, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Semua di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya. Teror adalah di antara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini," katanya.

Karena dampak dari radikalisme itu sangat membahayakan, kata  KH Robikin Emhas, maka secara kelembagaan, NU sudah mengantisipasi dan mengingatkannya jauh-jauh hari.

"Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping darurat narkoba dan LGBT," kata KH Robikin Emhas. (b/ma)