JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai permohonan yang diajukan AMIN terkait tidak terpenuhinya syarat pasangan Prabowo-Gibran merupakan hal aneh. KPU menganggap pasangan AMIN tidak akan menuding tidak sah menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, jika memenangkan pemilu.

Hal itu disampaikan kuasa hukum KPU Hifdzil Alim dalam sidang sengketa pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/3/2024).

"Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhi syarat formil pendaftar pasangan calon presiden tahun 2024, setelah diketahui hasil penghitungan suara," ujarnya.

• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• Putuskan Berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh Dinilai Politisi Senior yang Bermain Cantik
• Survei Indikator: 63 Persen Publik Tak Setuju Pembatalan Pasangan Prabowo-Gibran
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Sengketa Pilpres 2024 Bakal Diputuskan MK Hari Ini

"Pertanyaannya adalah andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan tidak terpenuhi syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak," lanjutnya. 

KPU lantas menyoroti keberatan kubu AMIN terkait pencalonan Gibran yang baru diajukan setelah 3-4 bulan Gibran ditetapkan sebagai cawapres.

KPU menyebut Anies-Muhaimin tidak pernah mengajukan pembatalan ataupun keberatan terhadap keputusan KPU terkait penetapan Gibran sebagai cawapres.

"Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon pemohon saling melempar pertanyaan jawaban serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitas oleh termohon," tandasnya. 

"Sekali lagi Yang Mulia pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun," tegas KPU. (*)