• Di Balik Sunyinya Hutan Nabire, Aktivitas Tambang Ilegal Diduga Berjalan Terstruktur
• DPRD DKI Dorong Penguatan Infrastruktur dan Edukasi Warga dalam Gerakan Pilah Sampah
• Indonesia–Jepang Perkuat Kerja Sama Ekonomi Sirkular untuk Atasi Ledakan E-Waste
• Indonesia Bidik Perluasan Pasar Produk Kehutanan di AS Lewat Penguatan SVLK+
• WALHI Desak Pemerintah Segera Benahi Krisis Udara, Jakarta dan Bandung Masuk Kategori Tidak Sehat

WALHI
nusakini.com, Padang — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menyampaikan duka cita atas meninggalnya sembilan orang dalam peristiwa longsor tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 14 Mei 2026, di kawasan Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII. Selain korban meninggal dunia, sejumlah orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat longsor di area pertambangan tanpa izin tersebut.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menilai kejadian itu menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Sumatera Barat.

Menurut WALHI, aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) masih berlangsung di sejumlah daerah dan disebut menggunakan alat berat yang diduga melibatkan pemodal besar. Organisasi lingkungan tersebut juga menyebut praktik pertambangan ilegal telah merusak kawasan hutan lindung serta daerah aliran sungai di beberapa wilayah Sumatera Barat.

“Korban terus berjatuhan akibat aktivitas tambang ilegal. Ini menunjukkan perlunya langkah penegakan hukum yang lebih serius terhadap praktik pertambangan tanpa izin,” kata Tommy dalam siaran pers yang diterima di Padang, Jumat, 15 Mei 2026.

WALHI mencatat sedikitnya 48 orang meninggal dunia akibat aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat sejak 2012 hingga Mei 2026. Data tersebut disebut dihimpun dari berbagai laporan yang muncul di media sosial dan pemberitaan.

Selain menyoroti dampak keselamatan kerja, WALHI juga menyinggung kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan tambang serta penggunaan merkuri yang berpotensi mencemari sungai.

Dalam pernyataannya, WALHI mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menutup seluruh aktivitas tambang ilegal, menindak pemodal serta pihak yang diduga terlibat dalam jaringan pertambangan tanpa izin, dan melakukan pemulihan kawasan hutan serta daerah aliran sungai yang terdampak. (*)