Mabes Polri Gelar Sertijab, Posisi Irwasum dan Empat Kapolda Resmi Berganti

By Admin


Dok. Humas Polri

nusakini.com, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baru saja merombak susunan pejabat terasnya pada Jumat (9/10/2026) di Jakarta. Lima posisi strategis yang meliputi satu kursi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dan empat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) telah resmi diserahterimakan.

Upacara pelantikan bergengsi tersebut diselenggarakan secara tertutup di Gedung Rupattama Markas Besar Polri. Pergantian pucuk pimpinan ini mencakup wilayah hukum penting seperti Polda Metro Jaya, Jawa Timur, Bali, serta Maluku.

Posisi Irwasum Polri kini dijabat oleh Komjen Pol. Asep Edi Suheri yang menggantikan Komjen Pol. Wahyu Widada. Sementara itu, kursi Kapolda Metro Jaya yang ditinggalkan Asep secara resmi diserahkan kepada Komjen Pol. Dadang Hartanto.

Mutasi juga terjadi di wilayah Indonesia Timur dengan diangkatnya Irjen Pol. Suwondo Nainggolan sebagai Kapolda Maluku. Di pulau Jawa dan Bali, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono menjabat Kapolda Jawa Timur, sedangkan Irjen Pol. Pasma Royce memimpin Polda Bali.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa rotasi ini merupakan hal yang lumrah. Langkah tersebut diklaim sebagai bentuk dinamika organisasi sekaligus upaya pembinaan karier bagi para anggota kepolisian.

Penempatan nama-nama baru tersebut dipastikan telah mempertimbangkan prinsip meritokrasi dan rekam jejak yang bersih. "Pergantian jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui penempatan personel sesuai kompetensi, kapabilitas, dan integritasnya," ujar Johnny.

"Setiap amanah jabatan diharapkan dapat dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab," tambah Johnny dalam keterangan persnya. Ia juga memastikan bahwa Kapolri menginstruksikan jajaran baru ini agar secepatnya beradaptasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Institusi penegak hukum ini berkomitmen untuk selalu mengedepankan pendekatan yang humanis kepada warga. Slogan "Polisi Bersama Masyarakat" diusung sebagai landasan operasional dalam merespons setiap kebutuhan publik di lapangan. (*)