nusakini.com-Jakarta-Dalam Acara Launching Ceremony of the 2022-2025 Islamic Development Bank (IsDB) Group Member Country Partnership Strategy for Indonesia pada Selasa (19/07), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sektor penghijauan dan perubahan iklim menjadi prioritas Pemerintah. Indonesia telah mengumumkan National Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi karbondioksida (CO2) yaitu sebesar 29% dengan upaya sendiri atau sebesar 41% dengan dukungan internasional.

“Kami telah menerjemahkan NDC ini pada program perubahan iklim di dua bidang yang sangat penting, yaitu energi dan kehutanan,” ungkap Menkeu di Jakarta.

Di bidang energi, Menkeu menyatakan Indonesia akan mendorong lebih banyak energi terbarukan serta mengontrol penggunaan batubara untuk dapat mengurangi emisi CO2 dari penggunaannya. Hal ini tercermin dengan mekanisme transisi energi yang telah disampaikan Indonesia pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) ke-3 di Bali lalu.

“Indonesia mengumumkan mekanisme transisi energi yang terdiri dari dua pilar yang sangat penting yaitu mengurangi batubara pada sektor tenaga listrik dan meningkatkan lebih banyak penggunaan energi terbarukan,” jelas Menkeu.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mendorong IsDB ikut terlibat dalam upaya penanganan iklim ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Presiden IsDB Mohammad Al Jasser bahwa IsDB memiliki komitmen terhadap perubahan iklim dan pembiayaan hijau.

“Saya mendorong IsDB untuk bekerja sama tidak hanya dengan kementerian namun juga dengan institusi multilateral lainnya yang juga terlibat dengan kami secara sangat aktif, produktif, serta konstruktif. Ini akan menjadi salah satu area yang berpeluang besar untuk menghasilkan dampak pembangunan yang baik bagi Indonesia,” pungkas Menkeu. (rls)