Pemerintah Kurasi Bantuan Asing Karhutla
By Admin
Ilustrasi Karhutla
nusakini.com, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyeleksi secara ketat seluruh tawaran bantuan internasional terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan administratif tersebut diambil agar dukungan dari negara sahabat sungguh sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan pendirian pemerintah ini di Jakarta pada Selasa (13/10/2026). Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap setiap jenis logistik maupun tenaga yang ditawarkan.
"Jadi signifikan atau tidak, daripada nanti salah-salah ini ya, lebih baik kita kurasi dulu biar pas," ungkap Jumhur. Pernyataan tersebut merespons masuknya sejumlah tawaran diplomatik dari negara tetangga belakangan ini.
Jumhur mencontohkan adanya tawaran spesifik berupa pengerahan 50 petugas pemadam dari sebuah negara. Meskipun sangat mengapresiasi niat baik tersebut, ia mengingatkan bahwa Indonesia telah menyiagakan puluhan ribu tenaga penanggulangan karhutla domestik.
"Karena ada yang mengatakan memberi bantuan sampai 50 orang, ya kita udah puluhan ribu mengerahkan, tapi kita terima kasih ada keinginan membantu," tuturnya. Penyeleksian serupa juga dipastikan berlaku untuk tawaran armada pemadaman udara.
Saat ini, armada operasi udara nasional dilaporkan sudah beroperasi secara maksimal di titik-titik rawan api. "Kalau misalnya membantu apa, bantu water bombing, ya sekarang kita sudah berapa banyak mengerahkan itu juga gitu," tegasnya.
Sebelumnya, Malaysia telah mengajukan proposal bantuan untuk mengatasi kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, mengonfirmasi penawaran ini usai meluncurkan Bulan Kesiapsiagaan Nasional di Pusat Konvensi Ipoh pada Minggu (11/10/2026).
Proposal tersebut memuat rincian dukungan berupa satu pesawat pemadam, tiga helikopter, dan 52 personel lapangan. Pihak Malaysia juga menyebutkan bahwa penawaran telah disampaikan saat bertemu Presiden Prabowo Subianto serta melalui surat resmi kementerian terkait.
Namun, otoritas Malaysia menyadari bahwa mereka masih harus menunggu jawaban resmi dari pemerintah Indonesia. "Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami, [dan] kami tetap optimistis dan berasumsi yang terbaik," ujar Zahid. (*)