nusakini.com, Jakarta, – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga akhir November 2024, pendapatan negara telah mencapai Rp2.492,7 triliun atau 89 persen dari target. Kinerja pendapatan negara tersebut tumbuh positif karena naik 1,3 persen dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp2.461 triliun. 

“Pendapatan negara kita mendapatkan tekanan yang luar biasa besar sampai dengan bulan Juli-Agustus. Kita lihat pendapatan negara, terutama dari pajak dan bahkan bea cukai, semenjak tahun lalu tekanannya luar biasa. Sehingga, untuk mendapatkan positive growth itu juga merupakan sesuatu yang turn around yang kita juga akan sangat harapkan akan terus terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Rabu (11/12). 

Di sisi lain, Menkeu mengatakan belanja negara hingga akhir November 2024 telah mencapai Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Realisasi belanja negara mendukung program prioritas, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang mencerminkan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Perubahan Tarif PPN 12%, Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
• Wamenkeu Anggito Abimanyu: "Belajar AI Adalah Perjalanan Panjang"
• Leaders Talk DJPPR 2024, Wamenkeu Suahasil Bahas Transformasi Organisasi DJPPR
• Kemenkeu Peroleh Indeks BerAKHLAK paling tinggi dalam ASN Culture Festival
• Sampai dengan 30 November, Realisasi Anggaran Kesehatan Sebesar Rp164,3 T

“Kenaikannya cukup tajam dibandingkan belanja negara tahun lalu yaitu 15,3 persen,” ujar Menkeu. 

Sementara itu, defisit APBN mencapai Rp401,8 triliun pada November 2024 atau 1,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut masih dalam batas aman karena lebih rendah dari target APBN 2024 yang sebesar Rp522,8 triliun. Terkendalinya defisit APBN karena kebijakan fiskal ekspansif yang terukur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat secara berkelanjutan.

“Jadi defisit Rp401,8 triliun masih di bawah Rp522,8 triliun. Makanya kita sebutkan 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2024. Kalau dihitung dari size PDB Rp401,8 triliun itu 1,81 persen dari PDB kita,” kata Menkeu.

Meskipun postur total APBN mengalami defisit, Menkeu mengatakan keseimbangan primer mengalami surplus Rp47,1 triliun. 

“Ini memang suatu yang tetap kita akan coba jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar. Sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali,” ujar Menkeu. 

Secara keseluruhan, Menkeu menilai kinerja APBN masih berada di dalam tren yang positif. APBN akan terus berperan sebagai instrumen fiskal yang mendukung agenda prioritas nasional untuk kesejahteraan masyarakat, berfungsi sebagai penyangga ekonomi, dan siap mengantisipasi risiko global. Dengan pengelolaan yang optimal, manfaat APBN dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)