Pengamat: Instruksi Pusat ke AJI Sulsel untuk Turun Demo, Tidak Elegan dan Memalukan

By Admin


nusakini.com, Makassar, — Pengamat pangan Debi Syahputra menyoroti keras beredarnya informasi mengenai dugaan instruksi dari AJI Pusat kepada AJI Sulawesi Selatan untuk menggelar aksi demonstrasi di kantor milik Andi Amran Sulaiman (AAS) di Makassar. Informasi tersebut mencuat di tengah proses hukum antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Tempo yang saat ini sedang berjalan di pengadilan.

Menurut kabar yang diterima dari lingkungan Polrestabes Makassar, rencana aksi itu disebut-sebut terkait pembelaan AJI terhadap Tempo di tengah gugatan hukum yang telah resmi diajukan Mentan.

Debi Syahputra menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak mencerminkan independensi dan profesionalitas organisasi jurnalis.

“Jika benar instruksi itu datang dari pusat, maka ini sangat tidak elegan dan bahkan memalukan. Ketika perkara sudah masuk ke pengadilan, seharusnya semua pihak menahan diri. Biarkan hukum berjalan tanpa tekanan massa,” tegas Debi.

Ia menjelaskan bahwa mengerahkan jurnalis ke jalanan untuk membela kepentingan salah satu pihak yang sedang berperkara justru merusak citra profesionalisme pers yang selama ini dijunjung tinggi.

“Ini bukan cara yang bermartabat. Apalagi jika aksi tersebut ditafsirkan publik sebagai upaya menekan proses hukum atau mempertahankan narasi pemberitaan tertentu. Ini sangat berbahaya bagi kredibilitas media,” lanjutnya.

Debi menilai bahwa publik justru berharap penyelesaian elegan melalui jalur pengadilan, sehingga kebenaran dan keadilan dapat diuji secara terbuka.

“Pengadilan adalah tempat paling tepat untuk mencari kebenaran. Apakah Mentan atau Tempo yang salah, biarlah hukum yang menentukan. Bukan demo, bukan tekanan politik, dan bukan manuver organisasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa polemik seperti ini seharusnya tidak mengganggu fokus besar negara dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas harga bagi petani dan masyarakat.

“Pemerintah sedang berkonsentrasi memperkuat produksi pangan. Yang dibutuhkan publik adalah hasil, bukan kegaduhan. Cara-cara seperti ini justru memperkeruh keadaan,” tutup Debi. (*)