Perkuat Program Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Targetkan 1 Juta Vaksinasi per Hari
By Admin
nusakini.com - Jakarta, Sebagai upaya memutus rantai penularan virus Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), pemerintah telah memulai program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia sejak 13 Januari 2021. Hal ini dilakukan agar 182 juta penduduk dapat menerima vaksin dalam waktu 15 bulan, sehingga kurang dari satu tahun akan tercapai kekebalan komunitas (herd immunity). Oleh karena itu, untuk mempercepat proses distribusi vaksinasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah menargetkan 1 juta vaksinasi Covid-19 per hari.
“Nah karena itu makin hari makin naik, makin hari makin naik, dan target kita adalah 1 juta per hari. Ini harus dicapai dan ini juga permintaan Presiden supaya itu diperoleh,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika diwawancara pada program “Bincang KBR Bersama Ma’ruf Amin”, yang dilakukan secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (24/02/2021).
Dalam acara podcast yang dipandu oleh Citra Dyah Prastuti, Don Brady, dan Agus Lukman tersebut, Wapres mengungkapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. Di diantaranya dengan menyederhanakan prosedur teknis seperti registrasi, distribusi, dan data penerima vaksin. Jumlah vaksin juga akan ditambahkan, tidak hanya mengandalkan import, tetapi mempercepat produksi vaksin yang dibuat di dalam negeri. Selain itu, vaksinatornya juga diperbanyak dari TNI Polri. Di tambah lagi dengan tempat vaksinasi yang diperbanyak, tidak hanya di Rumah Sakit pemerintah, namun Rumah Sakit swasta pun dilibatkan, dan sejumlah tempat lain yang akan difungsikan.
“Bahkan di Jawa Barat itu bukan hanya Puskesmas, tapi juga semacam pos-pos ya, gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi,” jelasnya.
Terkait informasi yang beredar mengenai vaksinasi mandiri, hal tersebut dapat dilakukan untuk membantu mempercepat tercapainya target vaksinasi, namun tetap dalam koridor regulasi yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.
“Dan memang kita sedang ingin coba mencari alternatif-alternatif untuk mempercepat tercapainya target itu,” ungkap Wapres.
Sementara, terkait isu sentimen penolakan terhadap vaksinasi, Wapres menampik hal tersebut. Menurut Wapres, pengalamannya saat vaksinasi yang memperlihatkan kondisi kesehatan yang baik setelah dilakukan vaksin tanpa terlihat efek samping, menimbulkan animo masyarakat bahkan usia lanjut untuk divaksin. Dari pemantauannya yang ia lihat di televisi, dimana terjadi antrean panjang masyarakat yang ingin divaksin, ia meyakini bahwa masyarakat mendukung program vaksinasi ini.
“Saya melihat yang anti vaksin ini ya kayaknya makin hari makin kecil,” ucap Wapres.
“Karena itu saya mengajak orang yang seusia dengan saya ini [untuk melakukan vaksinasi Covid-19), sekarang malah membeludak,” ajaknya.
Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa antrean panjang untuk vaksinasi juga harus dibenahi, pasalnya menurut kelompok Ulama Agama Islam, menjaga diri sendiri dan orang lain dari wabah itu adalah wajib.
“Menjaga diri itu dengan apa? Dengan 3 M, dengan mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan dengan vaksinasi,” terang Wapres.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga menjelaskan kondisinya sebelum dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19. Sebelum dilakukan vaksinasi, Wapres terlebih dahulu menunggu informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai efek samping vaksin pada usia lanjut, kemudian juga dipastikan kondisi kesehatannya secara keseluruhan.
“Dan saya tentu dilakukan analisa oleh Tim Dokter Kepresidenan, bahkan sebelumnya saya diperiksa dulu darahnya, dianalisa dulu jantungnya, diperiksa semua sebelumnya. Setelah OK, ya maka kemudian saya diberi tahu bisa divaksin. Tahap itu kita ikuti dengan penuh kehati-hatian,” ungkapnya.
Wapres pun mengimbau bagi mereka yang akan divaksin, harus tetap dilakukan pengecekan kondisi kesehatan, khususnya tekanan darah, tanpa melihat faktor usia.
“Semua yang mau divaksin walaupun belum orang tua harus dicek tekanan darahnya dulu, nah kalau tekanan darahnya tinggi ya tidak jadi. Walaupun yang di bawah usia 59-18,” urainya.
Terkait cara sosialisasi vaksinasi bagi masyarakat, menurut Wapres pemerintah membutuhkan bantuan, salah satunya pendekatan melalui aspek keagamaan.
“Jadi ketika vaksin ini dipertanyakan oleh masyarakat, selain efektivitasnya, kemanjurannya tapi kehalalannya, disitu kemudian Majelis Ulama Indonesia masuk dan menyatakan bahwa itu halal,” jelasnya.
“Para ulama melalui dakwah-dakwahnya, melalui khutbah-khutbah Jumatnya, maka dilibatkan. Selain Majelis Ulama, ada pengurus besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain,” sambungnya.
Selanjutnya Wapres menyampaikan, selain pendekatan melalui aspek agama, sosialisasi ini juga melibatkan semua stakeholder yaitu dari Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Tenaga Kesehatan.
“Bahkan juga sosialisasi ini sangat masif ya dimana-mana itu. Jadi karena itu saya bilang, sekarang ini fenomena yang kita lihat itu orang antri ingin divaksin itu,” ucap Wapres.
Meskipun ada keterbatasan jumlah vaksin secara global, Wapres mengatakan Indonesia telah mempunyai 142 juta vaksin di awal waktu. Hal tersebut akan menimbulkan respon positif, sehingga kondisi ekonomi juga diharapkan akan mengalami peningkatan.
“Kita mengejar pertama itu 40% penduduk Indonesia sekitar 70 juta, ini tahap awal ini harus dikejar dan ini sudah bisa membuat keadaan lebih baik, situasi ekonomi juga akan lebih berkembang kalau sudah 70 juta yang divaksin. Nah kemudian kita terus mengejar sampai 182 juta itu,” pungkas Wapres. (NAR/SK-BPMI)