Polemik Mutasi Kadisdik, Fraksi NasDem Sulsel Dukung Langkah Pemprov : UNM Jangan Baper!
By Admin
nusakini.com - Makassar - Pemprov Sulsel sudah mengangkat Imran Jausi pengganti Prof Muhammad Jufri sebagai Plt Kadisdik Sulsel. Sebelum pengangkatan tersebut pergeseran ini sempat berpolemik. Bahkan, polemik mutasi tersebut hingga kini masih menjadi buar bibir di tengah masyarakat. Fraksi NasDem Sulsel pun ikut menanggapi polemik itu.
Sebagai bahan, polemik ini awalnya terjadi saat pihak Universitas Negeri Makassar (UNM) menyurati Pemprov Sulsel. Prof Husain Syam sebagai Rektor UNM menyurati Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terkait penarikan Prof Muhammad Jufri dari jabatan kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel.
Padahal pemindahan Prof Muhammad Jufri dari Kadisdik ke Kadis Pariwisata hasil job fit pemprov Sulsel. Dapat persetujuan dari KASN dan Kementerian Dalam Negeri RI. UNM merasa tak terima hasil tersebut. "UNM hanya merekomendasikan dan meminjamkan ke pemprov Sulsel untuk membantu masalah pendidikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulsel," kata Rektor, belum lama ini.
Di sisi lain, pihak BKD Sulsel menegaskan jika penempatan Prof Jufri sebagai Kadis Pariwisata sudah sesuai. Apalagi sebelumnya, Muhammad Jufri pun telah mengikuti job fit. Tak hanya itu saja, pihak BKD Sulsel menegaskan jika masuknya akademisi dari Universitas Negeri Makassar (UNM) itu sebagai pejabat di Pemprov Sulsel bukan melalui jalur undangan atau permintaan dari Pemprov Sulsel, melainkan yang bersangkutan mengikuti lelang terbuka.
Fraksi NasDem Sulsel pun mendukung posisi Pemprov Sulsel. Secara umum, Ketua Fraksi NasDem Sulsel Ady Ansar sudah mendukung kebijakan yang diambil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur soal penempatan jabatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulsel.
Salah satunya, polemik mutasi Kadisdik Sulsel ini. Legislator yang berasal dari Kabupaten Selayar itu mengatakan, sebagai pejabat pembina kepegawaian, sudah menjadi kewenangan Gubernur untuk melihat kembali tingkat kemampuan pengelolaan atas prestasi yang dipimpin, tentunya melalui job fit.
"Ini adalah langkah percepatan. Fraksi NasDem mendukung Pemprov untuk mengatur sesuai kebutuhannya. Yah, saran saja UNM jangan terlalu baper (bawa perasaan)," tegas Ady Ansar melalui sambung telponnya, Rabu (6/10/2021), siang tadi.
Ia juga menuturkan bahwa, jika kemudian Prof Muhammad Jufri merasa itu bukan kompetensinya lalu UNM merekomendasikan untuk menarik itu lain soal.
"Kalau Pak Jufri tidak mau jadi kepala dinas tak apa-apa juga. Dan pak rektor juga tak bisa langsung mengatakan kembalikan pak Jufri," ucapnya.
Untuk itu kata dia, pihaknya mendukung kebijakan yang telah diambil oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, bahwa yang bersangkutan tidak diundang. Namun melalui seleksi terbuka.
Pasalnya, menurut Anggota Komisi D DPRD Sulsel itu, penarikan tidak semaunya, lantaran memang sudah ada ketentuannya. Di mana, setelah satu tahun masa kerja bisa dilakukan kembali evaluasi.
"Mungkin pak Gubernur merasa selama setahun tidak mendapatkan perkembangan signifikan seperti yang diharapkan sehingga butuh tenanga baru disitu," paparnya. (*)