Poros Maritim dan Kesejahteraan Rakyat
By Admin
Ironi Negara Maritim
nusakini.com - Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayah lautnya termasuk ZEEI (5,8 juta km persegi) yang meliputi 75 % total wilayahnya. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.504 pulau (dengan catatan baru 13.466 yang telh diberi nama dan ddaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Wilayah Indonesia dikelilingi garis pantai sepanjang 95.181 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.
Pencapaian hasil pembangunan maritim Indonesia memang masih menyisakan begitu banyak persoalan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satu buktinya adalah hingga kini kontribusi seluruh sektor maritim terhadap PDB masih sekitar 20%. Padahal, pada Negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok dan Thailand, kontribusi bidang maritimnya rata-rata telah mencapai di atas 30% dari PDB.
Pada sisi lain, mayoritas nelayan dan masyarakat pesisir kita masih berada dalam kondisi hidup digaris kemiskinan. Pada umumnya, nelayan dan masyarakat pesisir kita masih terlilit derita dan berada pada kondisi pra sejahtera. Pada tahun 2008, dari seluruh penduduk miskin di Indonesia sebanyak 63,47% diantaranya bermukin di wilayah pesisir dan pedesaan. Akibatnya,masyarakat pesisir tertinggal jauh dari masyarakat perkotaan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan terdapat sekitar 7,87 juta masyarakat pesisir miskin dan 2,2 juta jiwa penduduk pesisir sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Nelayan miskin tersebut tersebar di 10.640 desa nelayan di pesisir. Jumlah nelayan miskin ini lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (BPS,2010) Jumlah ini juga memperlihatkan tren peningkatan penduduk miskin tidak kurang dari 4,7 juta jiwa di banding tahun 2008.
Sementara itu, fenomena pencemaran juga melanda sekitar 40% wilayah pesisir dan laut kita, seperti Pantai Utara Jawa, sebagian Selat Malaka, Pantai Selatan Sulawesi, sebagian Pantai Timur Kalimantan dan Muara Sungai Ajkwa di Papua. Diperkirakan lebih dari 70% mangrove Indonesia telah mengalami kerusakan, sementara kondisi terumbu karang Indonesia yang sangat baik hanya tersisa 6%.
Praktek penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh nelayan asing, illegal logging, illegal mining serta kegiatan ekonomi lainnya demikian merugikan bangsa kita. Demikian pula perampokan di laut masih demikian marak. Perairan Indonesia yang sangat kaya sumberdaya perikanan menjadi target-target bagi ribuan kapal setiap tahun untuk melakukan praktek kegiatan perikanan ilegal. Kerugian ekonomi bagi Indonesia akibat kegiatan yang melibatkan tidak kurang dari 10 negara tetangga diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun/tahun. Di samping praktek perikanan ilegal, ternyata praktek perizinan kapal ilegal (illegal licensing) juga marak di Indonesia. Praktek ini dilakukan terhadap ribuam kapal yang melakukan aktivitas di laut Indonesia, seperti Laut Arafuru, Laut Aru, Laut Banda dan lain-lain. Bahkan kapal-kapal tersebut berhasil mengelabui aparat. Berbagai praktek pemboman, pembiusan ikan masih sangat marak terjadi di mana-mana.
Persoalan lain berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang berbentuk Negara kepulauan adalah tingginya biaya distribusi logistik nasional antar pulau sehingga berdampak pada tinggi dan tidak meratanya harga bahan jual barang pokok di antara pulau-pulau di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur. Hal ini tidak terlepas dari infrastruktur yang ada saat ini, di mana infrastruktur sangatlah penting untuk pertumbuhan ekonomi. Sebagai perbandingan, ongkos biaya logistik pengiriman barang lebih murah antara Jakarta ke Hamburg, Jerman (11.000 km) daripada dari Jakarta ke Padang (1000 km). Ongkos yang mahal inilah yang menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi daripada seharusnya.
Revolusi Paradigma
Semua persolaan ini seperti sebuah “daftar ironi” yang senantiasa menghantui setiap pergantian pemerintahan. Yang menjadi persoalan adalah bahwa filosofi yang mendasari setiap kebijakan nasional kita selama ini selalu bertumpu pada paradigma “daratan”. Di sinilah letak ironinya, negara kita yang sejak dahulu tersohor dengan negara maritim dengan wilayah yang 75% lautan, namun kita sama sekali mengabaikan bahkan “memunggunginya”. Tidak mengherankan bila sampai saat ini, negara-negara lainnya yang justru menangguk keuntungan dari semua kekayaan laut kita.
Dalam visi dan janji Jokowi-JK sewaktu kampanye dahulu, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia memang seperti membangkitkan kembali harapan kita tentang “kejayaan lautan” bangsa ini. Namun semua pencapaian menuju visi besar tersebut memerlukan strategi serta reformasi kebijakan yang tidak main-main. Diperlukan kerja keras yang terintegrasi diantara berbagai sektor yang sangat luas, karena ini tidak hanya berkaitan dengan sektor kementerian kelautan dan perikanan semata, namun juga sangat terkait dengan dimensi pertahanan dan keamanan, pertambangan dan energi, pandidikan dan kebudayaan, infrastruktur dan lain-lain.
Namun yang paling mendasar dari gerak menuju pencapaian dari negara yang berorientasi darat menuju negara yang menjadikan laut sebagai tumpuan cara pandang kesejahteraannya adalah bagaimana bangsa kita mampu melakukan “revolusi paradigma”. Sebuah revolusi mental yang harus dimulai disegala lini aktifitas masyarakat kita. Birokrasi pemerintahan adalah ujung tombak yang harus memulai perubahan paradigma ini. Karena bagaimana pun, birokrasi pemerintah adalah perangkat yang langsung bersentuhan dengan aktifitas pelayanan publik.
Sektor maritim yang demikian berpotensi mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan rakyat harus dikelola dengan bercermin pada konstitusi kita tentang “bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ini semua menjadi pertaruhan pemerintahan Jokowi-JK yang dalam visi dan misinya memang menjanjikan hal ini.
Dengan demikian, revolusi paradigma ini menjadi bagian yang paling mendasar dari gerak menuju visi besar poros maritim dunia dan menjadikan laut sebagai tumpuan utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Ini juga akan mengembalikan harga diri kebangsaan kita sebagai bangsa maritim dan bisa mendengungkan kembali dengan bangga kalimat “di laut kita jaya”
Saat ini pemerintahan Jokowi-JK tengah serius melakukan pembenahan di sektor maritim melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gebrakan Menteri Susi yang dimulai dengan melakukan tindakan tegas terhadap kapal penangkap ikan ilegal cukup memberi efek signifikan dalam penegakan hukum serta penyelamatan kekayaan maritim Indonesia. Tersisa langkah-langkah konferehensif lain yang perlu diimplementasikan. (Makmur Gazali) ***