nusakini.com-- Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar rapat kerja (raker) membahas sejumlah program prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan, Selasa (31/1/2017). Program-program yang dibahas antara lain Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Program Indonesia Pintar (PIP), dan sejumlah program penting lainnya.   

  Dalam raker tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memaparkan pemanfaatan anggaran belanja yang dikelola Kemendikbud tahun 2017. Muhadjir menjelaskan Kemendikbud mengelola anggaran sebesar Rp.39,82 triliun atau 27,4 persen dari anggaran pendidikan nasional. "Prioritas pemanfaatan anggaran tersebut meliputi belanja barang sebesar Rp.21,98 triliun, belanja pegawai Rp.7.94 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp.8,62 triliun," jelas Mendikbud. 

• Pertanyaan Misoginis dalam Ujian Nasional Picu Kemarahan dan Protes di India
• JK: Bahaya Itu, Ada UN Saja Kualitas Pendidikan Kita Masih Rendah
• Tinjau UN, Menag Beri Motivasi Siswa MTs di Serang
• Pesankan Kejujuran di Lingkungan Sekolah, Mendikbud Janjikan Tindak Tegas Pelaku Kecurangan USBN
• UN Jadi Penentu Kelulusan bagi Peserta Pendidikan Kesetaraan

  Terkait dengan ujian akhir peserta didik, Mendikbud menjelaskan tiga jenis ujian yang akan dilaksanakan yaitu UN, USBN, dan Ujian Sekolah (US). UN digunakan sebagai pemetaan, sedangkan USBN dan US digunakan sebagai penentu kelulusan peserta didik. "USBN dan US semangatnya adalah mengembalikan peran guru dalam proses evaluasi siswa," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut. 

  Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir kembali menegaskan bahwa program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bukan berarti menambah jam pelajaran siswa di kelas. Selain itu PPK tidak akan mematikan madrasah diniyah yang dilaksanakan sesudah jam sekolah seperti yang dikawatirkan sejumlah pihak. "Justru PPK ini bisa mengintegrasikan sekolah dan madrasah diniyah, seperti misalnya yang dilakukan di Kabupaten Siak Riau," kata Muhadjir.  

  Sejumlah anggota Komite III DPD RI mendukung pelaksanaan USBN yang mekanismenya melibatkan guru sebagai penyusun soal. Abdul Jabbar Toba, salah satu anggota DPD, mendukung peningkatan peran guru dalam evaluasi peserta didik. "Guru-guru di daerah mendukung pelaksanaan USBN, oleh karena itu pelatihan penyusunan soal-soal evaluasi harus terus diberikan kepada guru-guru tersebut," ujar senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. 

  Anggota DPD dari Indonesia bagian timur berharap program afirmasi untuk daerah-daerah tertinggal terus ditingkatkan. "Di daerah kepulauan seperti Maluku, aksesnya sulit, kualitas guru masih kurang, sangat perlu perhatian khusus," kata Novita Anakotta, anggota DPD dari Maluku. Menanggapi hal ini, Mendikbud menegaskan bahwa program afirmasi untuk daerah-daerah tertinggal akan terus dilaksanakan untuk menciptakan pemerataan.(p/ab)