Said Didu Kritik BNI Biayai Kunjungan Presiden, Ini Tanggapan BNI dan Kemendes
By Admin
nusakini.com - Jakarta - Mantan Komisaris PT Bukit Asam (BUMN) Said Didu mengkritik BNI karena ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Jokowi di Garut. Menurutnya BNI sebagai BUMN harusnya tak boleh menanggung biaya kunjungan Presiden pada acara yang bukan diselenggarakan oleh BNI sendiri.
Hal itu diketahui berdasarkan surat yang dikirim Kementerian Desa kepada Bupati Garut. Salinan surat itu diunggah Said Didu di akun Twitter miliknya. Dalam poin keempat surat tersebut dijelaskan bahwa selain Kemendes, BNI 46 turut memfasilitasi acara itu.
"Lihat surat ini, Kementerian desa pun 'meminta' BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI. Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan," kicau Said lewat akun twitternya, @saididu, Jumat (18/1/2019) https://twitter.com/saididu/status/1086306368649187329?s=19
Tanggapan Kementerian Desa
Menanggapi cuitan Said Didu, saat dikonfirmasi Menteri Desa Eko Putro Sandjojo membenarkan adanya surat tersebut. Ia juga mengakui bahwa BNI ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang digelar di Art Center Tarogong Kidul, Garut, Sabtu (19/1/2019), dan juga dihadiri Jokowi.
Eko menjelaskan, BNI dan Kementerian Desa memang memiliki kerja sama. Kementerian Desa memfasilitasi BUMDes menjadi Agen46-nya BNI. Sehingga BUMDes bisa menjadi cabangnya BNI. Menurut dia, hal ini menguntungkan BNI karena BNI tidak perlu membangun kantor tapi bisa di BUMDes. Masyarakat juga diuntungkan karena tidak perlu memerlukan biaya mahal untuk ke bank karena di desanya sudah ada. BUMDes juga bisa mendapat penghasilan tambahan.
"Jadi dalam kerja sama tersebut kalau dalam sosialisasi, perusahaan sharing snack atau sewa peralatan untuk presentasi sih, menurut saya wajar-wajar saja ya," kata Eko.
Oleh karena itu, Eko menilai tak masalah langkah BNI yang ikut memfasilitasi acara dana desa yang dihadiri Presiden Jokowi.
"Justru menjadi tidak wajar kalau mereka ikut presentasi, tapi mereka tidak sharing apa-apa," kata dia.
Tanggapan BNI
Tak hanya Menteri Desa, BNI turut menanggapi cuitan Said Didu. Berikut pernyataan resmi dari BNI melalui press release-nya:
"Terkait kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendesa) dengan BNImemang selama ini ditujukan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kemendesa bekerja sama dengan BNI bertujuan untuk mendorong Pembentukan dan pengembangan BUMDES di seluruh Indonesia sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDES.
Bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi Pelatihan pengelola BUMDES dan menjadi BUMDES sebagai Agen46 dimana BNI bisa memanfaatkan BUMDES sebagai agen tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDES saja.
Selain itu BNI juga memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDES yang ada di desa-desa.
Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDES, di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan.
Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya.
Terdapat beberapa program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Garut, yang dilakukan oleh BNI bekerjasama dengan beberapa Instansi seperti program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas , Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019 , serta Kegiatan Serap Gabah telah dilakukan di banyak titik di wilayah Indonesia dan telah dilaksanakan dan dimulai sejak beberapa tahun lalu.
Demikian rilis BNI berkaitan dengan program Pengembangan BUMDes di Garut, Jawa Barat, pada Jumat lalu (19/1/2019). (s/ma)