Sektor Kesehatan-Hilirisasi Jadi Siasat Pemerintah Pulihkan Ekonomi
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memaparkan tiga upaya pemerintah untuk pemulihan dan transformasi ekonomi dalam negeri.
"Pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi dilakukan secara berdampingan dengan mempertimbangkan tantangan global yang semakin besar," ungkap Luhut dalam Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (25/1).
Pertama, pemerintah melakukan transformasi di sektor kesehatan. Luhut mengakui pandemi covid-19 memberikan pelajaran tentang revolusi sistem kesehatan nasional.
Luhut mengatakan upaya pemulihan dilakukan pemerintah pada sektor kesehatan. Menurutnya, terpaan pandemi covid-19 telah memberikan pelajaran tentang pentingnya revolusi sistem kesehatan nasional.
Pasalnya, pemerintah sempat kekurangan peralatan medis, kamar rawat inap, hingga tenaga kesehatan saat varian delta menyerang beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu, Indonesia juga sempat kesulitan mendapatkan obat-obatan untuk pasien covid-19 dari luar negeri. Sebab, beberapa negara memprioritaskan kebutuhan domestik dibandingkan dengan ekspor saat kasus covid-19 melonjak beberapa bulan lalu.
Oleh karena itu, pemerintah sadar untuk membenahi sektor kesehatan di RI. Terlebih, beberapa negara lain juga sedang melakukan hal yang sama demi mengantisipasi lonjakan kasus covid-19.
"Kita sempat kesulitan dalam mendapatkan obat-obatan penting ketika negara lain mendahulukan kebutuhan domestik, sehingga sangatlah penting pemerintah fokus berinvestasi pada sektor kesehatan," papar Luhut.
Kedua, pemerintah melakukan transformasi di sektor komoditas. Saat ini, pemerintah sedang membangun industri hilir dengan melarang ekspor bahan mentah, seperti nikel.
Selain itu, pemerintah juga akan segera melarang ekspor tembaga hingga timah. Hal tersebut dilakukan demi mengerek nilai tambah produk ekspor RI.
"Hilirisasi telah dilakukan pada sektor kelapa sawit untuk B20, bijih nikel yg diproses menjadi bahan besi baja, dan juga pengembangan bijih nikel yang sejalan dengan pengemabangan kendaraan listrik yang mengunakan bijih nikel sebagai katode baterai listrik," jelas Luhut.
Ketiga, pemerintah fokus pada masalah perubahan iklim. Hal ini khususnya terkait dengan upaya pemerintah menuju nol emisi bersih.
Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
"Kedepannya pemerintah akan mengatur lebih dalam perpres ini sehingga pasar karbon dapat terbentuk dengan baik dan dapat mencapai nol emisi karbon sesuai target," sambung Luhut.
Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai aturan untuk mendongkrak investasi di dalam negeri. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Implementasi UU Cipta Kerja akan memudahkan investasi dengan perizinan yang berbasis risiko," kata Luhut.
Ia menambahkan pemerintah akan terus menyiapkan skema insentif untuk menarik investasi baik dari pemodal dalam negeri maupun luar negeri.
Insentif yang ditawarkan tersebut antara lain, pengurangan pajak penghasilan badan, kemudahan perizinan, dan insentif pembangunan kawasan industri.(CNN)