SEMA UGM Kritik Prioritas Program Pemerintah, Soroti Penggunaan APBN di Tengah Tekanan Sosial
By Admin
Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada/ Ig
nusakini.com, Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Gadjah Mada (UGM) memanfaatkan momentum diskusi publik bertema Pancasila untuk menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah, terutama terkait prioritas penggunaan anggaran negara dan respons terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan dalam aksi protes yang berlangsung usai forum “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6) malam.
Ketua SEMA UGM, Sheron Adam Funay, menilai pemerintah belum optimal dalam menjawab berbagai tuntutan publik yang selama ini disuarakan melalui demonstrasi maupun kanal aspirasi lainnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Dalam pernyataannya, Sheron mempertanyakan efektivitas sejumlah program nasional yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Ia menilai alokasi anggaran negara perlu dievaluasi agar lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pendidikan yang masih membutuhkan perbaikan, tantangan pembiayaan layanan kesehatan, hingga kebutuhan subsidi yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Aksi tersebut berlangsung ketika sejumlah pejabat pemerintah hadir sebagai pembicara dalam forum diskusi, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.
Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa menyampaikan kritik secara langsung kepada para narasumber. Aparat keamanan kemudian melakukan pengamanan untuk memastikan kegiatan berakhir kondusif.
Bagi kalangan mahasiswa, substansi Pancasila tidak hanya menjadi bahan diskusi akademik, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Karena itu, mereka mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas sekaligus memberikan respons konkret terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. (*)