Target Lifting Minyak RAPBN 2027 Naik Jadi 612,5 Ribu BOPD, Bahlil Setuju
By Admin
Anggota Komisi XII, Ramson Siagian
nusakini.com, DPR RI dan Pemerintah resmi mematok target lifting minyak bumi pada angka 612,5 ribu barel per hari (BOPD) dalam draf RAPBN 2027. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Komisi XII DPR dan Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8/2026).
Target tersebut naik dari usulan awal pemerintah yang menetapkan angka 610 ribu BOPD. "Dari apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, untuk lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari kita setuju," tutur Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Keputusan ini didorong oleh keyakinan parlemen terhadap kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Anggota Komisi XII, Ramson Siagian, menilai program reaktivasi sumur menjadi alasan kuat di balik optimisme dewan.
"Kami mengusulkan untuk diputuskan menjadi 612,5 ribu barel per hari karena kami melihat upaya-upaya peningkatan lifting oleh SKK Migas yang tidak henti-hentinya," papar Ramson. Sikap persetujuan serupa juga disuarakan oleh perwakilan dari Fraksi Partai Golkar.
Anggota Komisi XII, Bambang Patijaya, menyebut penyesuaian target ini sudah berlandaskan perhitungan teknis yang rasional. "Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju, terutama terkait penyesuaian lifting dari 610 ribu menjadi 612,5 ribu BOPD yang tentu berbasis pertimbangan dan kajian teknis," ujar Bambang.
Selain volume produksi, rapat tersebut turut mengesahkan dua indikator makro energi lainnya. Ketua Komisi XII DPR, Melchias Marcus Mekeng, menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 75 per barel dan Cost Recovery senilai USD 10,1 miliar.
Terkait ICP, Menteri Bahlil menyinggung potensi harga minyak yang bisa lebih rendah akibat situasi global. Ia menyebut harga berpeluang merosot di bawah USD 70 per barel jika tensi geopolitik segera mereda.
"Jika geopolitik berakhir cepat, prediksi kami harga akan melandai di bawah 70 dolar AS per barel sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi subsidi," tambah Bahlil. Pada akhir rapat, seluruh fraksi menyatakan sepakat tanpa ada penolakan. (*)