• Anggota DPR Desak Pemerintah Audit Menyeluruh Kelangkaan BBM Subsidi
• Upaya Kemenkeu dan Danantara Amankan Harga BBM Subsidi hingga Akhir 2026
• Impor Solar Dihentikan, Pemerintah Jamin Ketahanan BBM
• Strategi Gasifikasi RI, Pemerintah Diminta Libatkan BUMN dan Danantara
• Tekan Impor Energi, Kementerian ESDM Siapkan Strategi Konversi Batu Bara

SPBU Pertamina

nusakini.com, Kekhawatiran masyarakat luas akan lonjakan biaya hidup sering kali bermuara pada fluktuasi harga energi nasional. Menjelang pergantian tahun ini, otoritas pemerintahan kembali memutar otak untuk mengunci harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada titik yang rasional.

Usaha mempertahankan harga energi ini bukan sekadar urusan angka, melainkan napas penyambung daya beli jutaan keluarga. Di tengah situasi ekonomi yang dinamis belakangan ini, stabilitas harga menjadi tameng pelindung kebutuhan dapur kelompok rentan.

Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, menyoroti urgensi kebijakan perlindungan tersebut dalam pertemuan terbarunya bersama Presiden. “Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi ini sudah tepat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini,” ungkap Seto.

Namun, melindungi rakyat tetap membutuhkan pengorbanan dari brankas negara yang harus dikelola secara hati-hati. Keseimbangan antara dompet warga dan kas perbendaharaan negara kini diupayakan melalui kolaborasi erat bersama lembaga investasi Danantara.

Bentuk kolaborasi ini ibarat jaring pengaman ganda yang bertugas mendistribusikan beban secara lebih proporsional. “Kami juga mendiskusikan beberapa strategi-strategi fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, dan juga dibantu Danantara untuk memastikan bahwa harga BBM ini tetap bisa dijaga sampai akhir tahun dan fiskalnya juga tetap sustainable,” terangnya.

Lebih jauh dari sekadar meredam harga sementara, asa untuk merombak sistem distribusi energi juga mulai disemai. Masyarakat di lapisan terbawah menjadi target fokus agar jatah subsidi ke depan tidak lagi salah sasaran.

Perbaikan tata kelola data ini menjadi janji tersirat bagi pemerataan kesejahteraan di masa mendatang. “Juga beberapa perbaikan-perbaikan jangka panjang yang bisa dilakukan tadi untuk kita bisa membuat subsidi energi ini bisa menjadi lebih tepat sasaran,” tutup Seto. (*)