WALHI Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda Terkait Dugaan Karhutla di Lahan Gambut

By Admin


Dok. WALHI

nusakini.com, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat resmi melaporkan 11 perusahaan perkebunan sawit dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat pada Selasa (17/11/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh menyusul dugaan kelalaian korporasi dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2026.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan lapangan tim WALHI di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang selama Oktober 2026, serta analisis citra satelit Sentinel C2 periode 1 Agustus hingga 12 September 2026. Dari total 11 korporasi yang diadukan, lima perusahaan diverifikasi langsung di lapangan, sementara enam lainnya diidentifikasi melalui kajian spasial.

Berdasarkan data investigasi WALHI, area terbakar pada lima konsesi yang dipantau langsung mencakup kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Kelima perusahaan tersebut meliputi PT Mayawana Persada dengan luas area terbakar mencapai 17.007,84 hektare, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa seluas 10.672,46 hektare, serta PT Sinar Karya Mandiri seluas 9.647,7 hektare.

Selain itu, kebakaran juga teridentifikasi di konsesi PT Kayung Agro Lestari seluas 5.204,2 hektare dan PT Jalin Vaneo seluas 4.898,79 hektare. Menurut catatan lapangan pelapor, kanal di salah satu konsesi ditemukan mengering tanpa sekat air, bahkan aktivitas panen tetap berlangsung di tengah kepungan asap.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menilai kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut selama ini hanya dijalankan sebatas formalitas administratif. Ia mendesak aparat penegak hukum menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas," ujar Sri Hartini dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, menyatakan bahwa temuan fisik di lokasi mematahkan klaim perusahaan yang kerap menuding api berasal dari luar area izin. "Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino," tegas Indra.

Selain menuntut penyidikan transparan oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar, WALHI turut mendesak Kementerian Lingkungan Hidup membebankan biaya pemulihan gambut sepenuhnya kepada pihak korporasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga diminta mengevaluasi hingga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan jika terbukti lalai membiarkan lahannya terbakar berulang kali. (*)