nusakini.com - Jakarta - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan tidak 'menjerumuskan' MUI dalam agenda politik. 

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin dalam acara Silaturahim dan Halal biHalal MUI dikutip dari TV MUI, Rabu (18/5/2022).

Sebab membawa MUI dalam politik, lanjut KH Ma'ruf, akan memecah belah umat. 

Dia pun meminta kepada pengurus MUI tidak mencampuradukkan aspirasi politik pada internal pengurus MUI. Ketika berada di luar kepentingan umat Islam jangan sampai membawa hingga ke panggung politik. 

• Wapres: Baiknya Menteri yang Maju Capres-cawapres Mundur
• Soal Ucapan 'Amin' ketika Salat, Wapres Bilang Begini
• PROF DR. (HC) KH. MA' RUF AMIN : Meski krisis ekonomi, Sulsel Justru Tumbuh Impresif di Atas 7%
• Wapres: Dosen Agama adalah Garda Terdepan Cegah Radikalisme
• Pimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Esktrem, Ini Pesan Wapres

"Sebenarnya di MUI kalau berbeda politik silakan saja tapi jangan bawa-bawa MUI," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf memberikan contoh saat maju dalam pencalonan sebagai Wakil Presiden saat Pilpres 2019. Dia mengklaim tak membawa nama MUI meski saat itu dirinya masih menjabat sebagai ketua umum. 

"Walaupun waktu itu saya Ketua Umum MUI saya nggak bawa-bawa MUI. Saya bilang 'lakum capresukum, walana capresunna', capres ente, capres ente, capres saya, capres saya'. Tapi tidak boleh merusak persaudaraan sebangsa," katanya. 

Wapres Ma'ruf juga menyoroti adanya upaya-upaya provokasi untuk memecah belah bangsa. Terlebih lagi, saat ini kebenaran makin samar karena banyaknya fitnah yang berkembang. 

Melihat kondisi tersebut, Ma'ruf berharap Majelis Permusawatan Rakyat (MPR) perlunya digelar silaturahmi nasional. Hal itu sebagai langkah memerangi upaya memecah-belah bangsa dan umat. 

"Kalau saya bilang zamannya kesamaran dan juga fitnah-fitnah. Ini kalau kita tidak pagari, zamanul iltibas wal fitna, ini berbahaya sekali," tandasnya. (*)