Dugaan Suap Dana Siap Pakai BNPB: KPK Periksa Adik Mantan Kepala Badan
By Admin
KPK
nusakini.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyidikan mendalam terkait dugaan penyimpangan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana alam. Pada Jumat (30/10), penyidik meminta keterangan dari Nera Susanto yang merupakan adik dari mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Saksi tersebut menjalani proses pemeriksaan di gedung komisi antirasuah selama kurang lebih lima jam. Pemanggilan ini dilakukan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk melengkapi berkas perkara milik lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Materi pemeriksaan kali ini difokuskan pada dugaan adanya penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme penunjukan langsung dalam pengerjaan proyek mitigasi krisis. Langkah ini diambil guna membuktikan indikasi konflik kepentingan yang terjadi di dalam tubuh lembaga penanggulangan bencana tersebut.
Juru bicara institusi penegak hukum tersebut membenarkan adanya fokus penyidikan pada metode pembagian jatah pengerjaan bantuan darurat. "Terkait proyek-proyek yang dikerjakannya di BNPB melalui penunjukan langsung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi, Jumat (30/10).
Sehari sebelumnya, tepatnya pada Kamis (29/10), penyidik juga telah memanggil Komisaris PT Alfa Pranata Yudha bernama Sri Endang. Saksi ini diketahui berstatus sebagai istri dari tersangka Bima Setiawan, yang kini telah ditahan dan juga memiliki hubungan kekerabatan dengan mantan Kepala BNPB.
Dalam pemanggilan terhadap pimpinan perusahaan tersebut, tim penyidik menelusuri lebih jauh rincian paket pengerjaan yang diduga mengalir ke entitas bisnisnya. Penggalian informasi ini sangat krusial untuk memetakan bagaimana aliran dana kemanusiaan itu dialihkan kepada pihak-pihak berafiliasi.
Melalui serangkaian penyelidikan, lembaga antirasuah mengendus adanya indikasi kuat praktik suap dalam tata kelola dana operasional darurat. Dana ini sejatinya diperuntukkan bagi penanganan berbagai krisis besar, seperti kebakaran hutan di Kalimantan dan Papua.
Selain itu, anggaran yang diduga diselewengkan ini juga menyasar bantuan darurat untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Penanganan banjir bandang di wilayah Sumatera dan Aceh pun tidak luput dari pusaran dugaan praktik rasuah tersebut.
Pemeriksaan maraton terhadap para kerabat mantan pejabat tinggi ini diyakini akan terus berlanjut guna mengurai benang kusut aliran dana. Penegak hukum memastikan seluruh prosedur penyidikan berjalan transparan guna memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian besar mengingat objek yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk misi kemanusiaan. Publik kini menanti hasil kerja keras lembaga antirasuah dalam membongkar tuntas skandal penyalahgunaan dana bencana nasional ini. (*)