nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau agar seluruh daerah menerapkan pelayanan publik berbasis online. Hal ini menurut Mendagri guna mengurangi pungutan liar. 

"Pada 2017 besok ini, saya meminta seluruh daerah bisa terapkan E-Government sehingga bisa mengurangi pungutan liar ditingkat bawah," jelas Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/12).

• Diduga Lakukan Pungli ke Pejabat Lapas, MAKI Laporkan Oknum Pejabat Kemenkumham
• Pemerintah Aceh Komit Berantas Pungli
• Sikat Pungli Sampai ke Pelosok Desa
• Diduga Sebabkan Harga Pangan Naik, Tim Satgas Pangan Tangkap 10 Pelaku di Pasar Kramat Jati
• Penguatan Peran APIP dalam Pencegahan Pungutan Liar

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya juga sudah membatalkan beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai hal tersebut. Saat ini, kata Mendagri tidak ada lagi alasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pemerintah daerah untuk mengambil pungutan kepada masyarakat. 

"Komitmen juga sudah ada dari setiap kepala daerah. Ini memang tinggal penerapannya saja," kata dia. 

Dengan adanya penerapan e-government ini , cita-cita untuk menjadi Smart City yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan merata di seluruh daerah.(p/ab)