DKPP Proses Lima Aduan Dugaan Pelanggaran Etik KPU Terkait Gibran
By Admin
Gibran Rakabumimg Raka | Dok. KPU
nusakini.com, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini tengah memproses lima aduan terkait dugaan pelanggaran etik pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aduan tersebut secara spesifik menyoroti proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada kontestasi politik 2024.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyatakan bahwa seluruh laporan dari masyarakat tersebut memiliki substansi pokok permasalahan yang serupa. Pernyataan penanganan kasus ini disampaikan secara resmi oleh Heddy kepada awak media di Jakarta pada Senin, 9 November 2026.
Dua dari lima laporan tersebut kini telah memasuki tahap verifikasi materiil setelah dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, tiga laporan lainnya masih dalam proses pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh tim internal DKPP.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi masih terus dilanjutkan untuk ketiga laporan yang tersisa. "Yang diadukan dugaan pelanggaran etik KPU," kata Heddy mengonfirmasi fokus pemeriksaan lembaganya.
Jadwal persidangan baru akan ditentukan setelah semua tahapan verifikasi berkas tersebut rampung dikerjakan. Heddy memastikan bahwa sidang majelis etik nantinya akan berlangsung transparan dan dapat disaksikan publik melalui siaran langsung YouTube.
Salah satu pihak pengadu adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yang mendaftarkan laporannya pada Rabu, 14 Oktober 2026. Ia datang bersama sejumlah elemen masyarakat sipil untuk melaporkan dugaan pelanggaran aturan pencalonan oleh komisioner KPU.
Kelompok ini menduga ada kejanggalan sistematis dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 18 ayat (3). Laporan ini tidak sekadar menyoal syarat dokumen pendidikan, melainkan juga menduga adanya cacat administratif dalam regulasi.
Pihaknya menuding terdapat proses yang tidak transparan saat penyelenggara pemilu menyusun aturan tersebut. "Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023," jelas Denny.
Langkah pengaduan ke DKPP ini disebut Denny sebagai kelanjutan dari proses gugatan sebelumnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Kelompoknya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal dugaan pelanggaran tahapan pencalonan tersebut.
Proses penanganan aduan ini masih terus berlanjut di meja DKPP sesuai pedoman hukum yang berlaku. Publik kini menanti kepastian jadwal sidang terbuka untuk menguji dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu ini. (*)