• DPR Soroti Mekanisme Hukum Kasus Andrie Yunus, Tekankan Peradilan Militer Masih Berlaku
• Pengadaan Motor Listrik MBG: Ujian Tata Kelola dari Perencanaan hingga Akuntabilitas
• SPPG Cijujung Diresmikan, Pemkab Bogor Dorong Pemenuhan Gizi dan Ekonomi Lokal
• KPK Soroti Pengadaan Motor Listrik Program MBG, Ingatkan Risiko di Tahap Awal
• DPR Soroti Dana Pensiun Eks Karyawan Merpati, Minta Kejelasan Tanggung Jawab Pemerintah

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago
nusakini.com, Jakarta, Senin (20/4/2026) — Komisi IX DPR RI mengapresiasi kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat pengawasan keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul adanya temuan kasus dugaan keracunan pada sejumlah penerima manfaat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, menyatakan program MBG memiliki tujuan baik, namun dinilai masih menghadapi tantangan dalam aspek manajemen dan perencanaan.

Menurutnya, sejumlah kasus yang beredar di masyarakat kerap dikaitkan dengan kualitas makanan yang tidak layak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyebab pasti harus menunggu hasil investigasi resmi dari BPOM.

Irma juga menyoroti masih banyaknya dapur penyedia makanan yang belum terverifikasi kebersihannya. Ia menilai kerja sama BPOM dan BGN perlu ditindaklanjuti secara konkret untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keamanan pangan menjadi syarat utama agar manfaat gizi dapat diterima secara optimal oleh kelompok sasaran. Penguatan standar keamanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai penting agar makanan yang disalurkan aman dikonsumsi.

Komisi IX juga mendorong BPOM untuk meningkatkan kapasitas pelaksana MBG, termasuk dalam pengawasan bahan pangan, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional. (*)