Nusakini.com--Makassar--Banyaknya tuntutan publik akan persoalan lingkungan, perlu diantisipasi dengan memberikan informasi menyeluruh agar menjadi pembelajaran dikemudian hari. Pemerintah sendiri telah menetapkan perubahan iklim dan lingkungan hidup menjadi agenda utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di satu sisi, dan sumber daya alam yang tidak bertambah disisi yang lain, mewajibkan kita melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masa kini dan nanti.

Oleh karena itu berbagai langkah pengembangan kebijakan dan program kedepan harus betul-betul telah memperhitungkan aspek-aspek lingkungan hidup. Tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan tersebut meliputi aturan, regulasi, penerapan dan institusinya yang membentuk interaksi antara manusia dan lingkungan.

• Hotspot Menurun Drastis, Menteri LHK: Kolaborasi Bersama Berhasil Cegah Karhutla
• 16 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Sulsel Dapat Penghargaan
• MenLHK Ajak Stakeholders Berikan Perhatian dan Tingkatkan kepedulian Terhadap Keanekaragaman Hayati
• Banyak Terjadi Banjir Bandang, Kementerian LHK: 114 Ribu DAS Harus Dipulihkan, 108 Kritis
• Banyuwangi Makin Mantap Menjadi Kawasan Geopark Nasional

Terkait hal tersebut, selama 2 (dua) hari P3E SuMa menyelenggarakan Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) di Gedung Rachmat Witoelar, Makassar pada tanggal 2 s.d. 3 Mei 2019. 

Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, penyamaan persepsi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan isu pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS-RPJMD) dan yang kedua adalah untuk mendorong komitmen Pemerintah Daerah dalam menyusun RPPLH dan KLHS dengan berbasis Daya Dukung Daya dan Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

Kepala P3E Sulawesi dan Maluku, Darhamsyah menyampaikan, "bahwa hal-hal tersebut bertepatan dengan momentum rencana pemindahan ibukota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibukota negara tersebut memerlukan kajian mendalam yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ujar Darhamsyah lebih lanjut “Pemerintah Pusat dan Daerah berperan besar dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan instrumen yang mendukung kelestarian lingkungan hidup”.

Menurut Kepala Bidang Inventarisasi D3T SDA LH, Mini Farida bahwa, "Fasilitasi dan Bimbingan Teknis ini mengundang Pemerintah Daerah termasuk DPRD-nya, Badan Informasi Geospasial, Badan Meteorologi dan Klimatologi, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup/Kabupaten/Kota di wilayah regional Sulawesi serta para pimpinan Pusat Studi Lingkungan Hidup. Peserta yang diundang sebanyak 125 orang."

“Kami berharap agar kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai satu-satunya pertemuan dan pembahasan, tetapi justru sebagai awal dari komunikasi dan dialog yang intensif diantara kita semua agar kondisi lingkungan hidup kita terus membaik,” pungkas Mini. (R/Rajendra)