Pemerintah Dorong Pemahaman Publik mengenai Agenda G20

By Abdi Satria


nusakini.com-Jakarta- Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 merupakan momen penting bagi Indonesia yang diproyeksikan dapat memberikan manfaat strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial dan budaya. Maka dari itu, Pemerintah terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan G20 dan mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk turut aktif berkontribusi.

“Penyampaian substansi kepada publik harus kita lakukan secara terus-menerus, sampai nanti Konferensi Tingkat Tinggi di bulan November bisa dipahami apa sebenarnya tujuan dari agenda G20,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi yang juga Co-Sherpa G20 seperti dikutip dalam rilisnya, Senin (06/06).

Edi menjelaskan kegiatan Empower Initiative Plenary kedua, Employment Working Group, Digital Economy Working Group, Education Working Group, dan Development Working Group telah dilaksanakan dalam rentang bulan April hingga Mei tahun 2022 di Yogyakarta. Selain itu, Health Working Group juga telah diselenggarakan di Lombok pada 6-7 Juni 2022. Hasil dari forum-forum tersebut akan ditindaklanjuti ke depannya sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing agenda.

“Target yang terdekat pada tanggal 7 sampai 8 Juli nanti akan diadakan pertemuan- pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri,” kata Edi.

Selanjutnya, akan diikuti dengan pertemuan tingkat Sherpa yang kedua untuk membahas update dari perkembangan pembahasan di semua Working Group. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Finance Track dan pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral.

“Dalam pertemuan tersebut akan disepakati berbagai hal yang saya kira ini menjadi bagian penting dari G20,” jelas Edi.

Terkait Health Working Group, Edi menyampaikan bahwa kelompok kerja kesehatan telah menyampaikan beberapa capaian yang dihasilkan yakni konsensus untuk menyediakan anggaran mobilisasi dana internasional dalam rangka antisipasi bila terjadi pandemi berikutnya. Hal tersebut juga terkait dengan standardisasi dan harmonisasi aturan kesehatan yang akan memudahkan dalam proses mobilitas.

“Kita harapkan nanti dalam pertemuan berikutnya dapat menghasilkan lagi hal yang signifikan sehingga bisa membantu juga untuk kepentingan nasional, terutama untuk pemulihan pasca pandemi,” pungkas Edi. (rls)