Penyidikan Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Meluas ke Arah Tindak Pidana Makar

By Admin


Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra

nusakini.com, Pemerintah mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa penyidik Bareskrim Polri akan mendalami keterkaitan dua perkara tersebut melalui gelar perkara pada Kamis (19/11/2026) ini.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (18/11/2026), Yusril menegaskan bahwa penyidikan yang awalnya terfokus di internal Kepolisian kini berpotensi melebar ke pihak luar. Pihak yang dimaksud mencakup kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan apabila penyidik menemukan alat bukti permulaan yang cukup.

"Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian," ujar Yusril sebagaimana dikutip dari Antara.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sendiri telah menaikkan status perkara dugaan makar ke tahap penyidikan menyusul terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Yusril menekankan bahwa penerbitan SPDP belum tentu menetapkan tersangka baru, karena forum gelar perkara hari ini bertujuan menguji hubungan antar-pelaku serta melacak dugaan motif pelumpuhan pemerintahan.

"Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup," kata Yusril.

Terkait bukti digital, penyidik mendeteksi adanya upaya penghapusan sebagian data komputer meski mayoritas rekaman percakapan dari ponsel para pihak terkait telah berhasil disita. Di sisi lain, penyidik juga mendalami dugaan peran pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang dalam konstruksi penyidikan sebelumnya mengarah pada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan, yakni eks Kapolri sekaligus Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE, dengan tiga di antaranya ditahan di Rutan Mako Brimob.

Sebagai bentuk penegakan disiplin internal, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan tengah mengajukan banding. Sementara itu, sidang kode etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. (*)