nusakini.com--Komitmen kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pimpinan harus mengubah pola pikirnya sehingga nantinya program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) betul-betul memberikan manfaat. 

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, bukan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran. “Tidak cukup hanya kerja saja, tapi harus berkinerja," ujarnya saat membuka bimbingan teknis SAKIP Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (14/08). 

Dikatakan, reformasi birokrasi yang kini tengah dilaksanakan adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang melayani, efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya tentu tidak semudah membalik telapak tangan. "Reformasi birokrasi itu sulit dan menyakitkan, tetapi ketika berhasil maka manfaatnya akan dirasakan masyarakat," ujarnya.   

• Pemprov Yogyakarta Raih Predikat Tertinggi SAKIP 2019
• Rapor SAKIP A, Kulon Progo Hemat Anggaran Rp 113 M
• Pertama dan Satu-satunya, Pemprov DIY Raih Nilai SAKIP ‘AA’
• Rapor SAKIP Pemda Wilayah II, 7 Dapat ‘A’, 21 Raih ‘BB’
• Pakde Karwo: Nilai SAKIP Harus Berdampak Pada Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah melalui penerapan SAKIP. Karena itu Ateh mengaku senang, dengan komitmen dari pimpinan Kabupaten Bulungan untuk memperbaiki pertanggungjawaban anggarannya. “Kalau Pemkab punya komitmen, akan kita layani. Kita akan bantu bimbing untuk pertanggungjawabkan setiap anggaran yang diserap dan dikeluarkan. Kita siap bantu bagi Pemda yang punya komitmen agar menjadi Pemda yang good and clean governance,” imbunya. 

Namun demikian, Atreh menegaskan kembali bahwa evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB bukanlah penilaian LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), melainkan penilaian terhadap keseluruhan organisasi atas perbaikan dan perubahan yang dilakukan menuju tata kelola pemerintah yang lebih baik. “SAKIP bukanlah kontestasi, yang sekedar memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah,” jelasnya. 

Dikatakan, SAKIP menunjukkan bagaimana tata kelola setiap instansi pemerintah berjalan, bagaimana pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran, budget saving, outcome yang bermanfaat bagi masyarakat, dan bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Syafril mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran 17 pimpinan OPD dalam acara bintek di kantor Kementerian PANRB kali ini. "Kebersamaan antara Bupati dan Wakil Bupati juga mampu mendorong meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Bulungan," ujarnya. 

Syafril mengungkapkan, tahun 2017 SAKIP Kabupaten Bulungan meraih predikat C, dan tahun 2018 ditargetkan menajdi B. “Kami akan bekerja keras agar tahun ini naik menjadi B," ungkapnya seraya menambahkan pihaknya juga mengucapkan, terima kasih kepada Kementerian PANRB yang telah melakukan bimbingan teknis mengenai SAKIP ini. (p/ab)